oleh

Ini Dia Arahan Lengkap Dirjen Polpum Pada Bimtek Sistem Informasi Ormas

JAKARTA – Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar  Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Ormas di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Peserta Dalam Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Ormas terdiri dari para Direktur di Lingkungan DirektoratJenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pejabat Eselon III dan IV serta JFU di Lingkungan Dirjen Polpum, Kepala Bidang dan JFU Yang Membidangi Organisasi Kemasyarakatan Di Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota Terpilih serta para Narasumber.

Dalam pengarahan sekaligus pembukaan, Dirjen Polpum, Soedarmo mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan yang sangat besar dalam berbagai jenis dan bentuk, semakin beragam dan luasnya bidang/sektor garapan organisasi kemasyarakatan, serta makin  tingginya intesitas kegiatan Ormas diruang publik, tentunya sangat menyita energi kita dalam  memberikan pelayanan, mengatasi masalah-masalah yang timbul dan seringkali dihadapan dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan data sampai dengan 24  April 2018 jumlah Ormas berjumlah 378.676 dengan rincian yang sudah memiliki Surat Keterangan Tetap (SKT) berjumlah 839 dengan rincian yang ada di  Kemendagri berjumlah  715, Provinsi 8.170. Kab/Kota 16.954. Data di Kemenlu sebanyak 83, dan data di Badan Hukum Kemenkumham 837 dengan rincian Yayasan  207.212 dan  Perkumpulan 145.625.

Dirjen Polpum menjelaskan, dengan jumlah Ormas di atas kita semua bisa membayangkan betapa rumitnya mengatur lalu lintas aktivitas Ormas  di ruang publik agar tidak saling bersinggungan, baik dalam konteks hubungannya dengan komponen bangsa lainnya. Pada sisi lain, diakuinya bahwa negara saat ini tidak memiliki aturan yang konfrehensif yang mampu menciptakan tertib administrasi dan hukum bagi Ormas.

Akibatnya adalah setiap terjadi masalah keormasan, Pemerintah mendapat  kritik tajam dari masyarakat antara lain: Pemerintah terkesan saling menunggu, saling lempar tanggungjawab dan negara dianggap tidak hadir saat dibutuhkan. Kritikan masyarakat tersebut patut  untuk kita renungkan bersama dan diatasi  secara bersama-sama juga.

Kemendagri dalam menyikapi aktivitas Ormas dimulai dari Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Bidang Ormas, Pelayanan Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas dan Ormas yang didirikan WNA serta membangun Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan isu-isu strategis bidang ormas yang ditujukan untuk memperkuat pelayanan terhadap Ormas dan untuk mengetahui peran/aktivitas Ormas di masyarakat serta mendorong Ormas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Adapun kebijakan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar berserikat dan berkumpul di ruang publik yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Kedua, peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ketiga, peraturan Pemerintah    Nomor  58   Tahun   2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Keempat, peraturan Pemerintah  Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi  Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Kelima, peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Keenam, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Ketujutuh, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Kedepalan, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum .

Soedarmo menuturkan, melalui regulasi tentang pengaturan tentang keormasan kita akan mempunyai aturan yang lebih  konfrehensif dan segera dapat kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku  kepentingan terutama  jajaran  Kesbangpol di 548 Provinsi/Kabupaten/Kota dan pengurus Ormas untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan peraturan yang mengatur tentang Ormas dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas itu sendiri, yang pada akhirnya menjamin eksistensi Ormas tersebut, sebagaimana amanat kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945,” harapnya.

Ditjen Polpum mengharapkan, dengan pedaftaran kegiatan pengawasan dan pemberdayaan Ormas dapat didukung, terlebih dengan adanya sistem informasi Ormas maka semakin mudah penyampaian informasi terkait keormasan.

Sebagai penjalanan amanat Undang-Undang keormasan, maka pelayanan pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi adalah mutlak dijalankan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, yang dibentuk oleh Pemerintah dan dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan Bimbingan Teknis ini sangatlah perlu dalam rangka mensosialisasikan pendaftaran dan pengintegrasian data ormas.

Salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah untuk melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat. Selain hal tersebut Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum juga melaksanakan tugas untuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat. Dalam pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, tentunya perlu didukung dengan perencanaan dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu diperlukan daya dukung data dan informasi yang akurat agar perencanaan dan pengambilan kebijakan tersebut tepat sasaran.

Terkait hal tersebut, katanya, maka teknologi informasi bisa menjadi solusi yang baik guna terciptanya efisiensi koordinasi dan terjaganya validitas data dan informasi. Sebagai salah satu upaya dalam penataan peran Ormas, dirasa perlu adanya penataaan data dan informasi yang lengkap tentang Ormas. Saat ini sudah ada aplikasi database Ormas yang dimiliki oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yang sudah cukup membantu dalam pengelolaan data dan informasi Ormas. Namun aplikasi tersebut masih bersifat offline. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa data dan informasi terkait keormasan, tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem informasi yang bersifat online berbasis web, untuk mempermudah sinkronisasi data Ormas. Selain itu diperlukan juga adanya tampilan aplikasi yang menyajikan data berdasar kewilayahan dan bidang kegiatan Ormas, secara realtime.

“Pengembangan Sistem Informasi Ormas diharapkan mampu untuk melakukan perawatan data, pemutakhiran data, analisis data, menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Organisasi Kemasyarakatan. Pengembangan SIORMAS merupakan bagian awal dari inovasi atau perubahan penyusunan database ormas agar seluruh data mengenai keberadaan mereka dapat terpetakan dan terintegrasikan secara nasional,” paparnya.

Diharapkan dengan diadakan Kegiatan Bimbingan teknis Sistem Informasi Ormas ini menjadikan:

Pertama, pengelolaan data-data Organisasi Kemasyarakatan dapat terkelola dengan baik.

Kedua, terintegrasinya data Organisasi Kemasyarakatan yang tersebar di Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

Ketiga, penyajian data ormas yang dapat dilakukan secara online dan up to date, sehingga dapat membantu memudahkan dalam pencarian referensi untuk pengambilan sebuah keputusan; dan

Keempat, meningkatkan tertib administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas.

“Pemerintah berharap melalui kegiatan Bimtek Sistem Informasi Ormas Bagi Aparatur Kesbangpol ini  semoga dapat dihasilkan rumusan-rumusan yang menjadi sumbangsih dan masukan bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita sama-sama cintai,” pungkasnya. (Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed