Beranda NAKER Pakar: Revisi UU Nomor 13 Diperlukan untuk Melindungi Tenaga Kerja Kita

Pakar: Revisi UU Nomor 13 Diperlukan untuk Melindungi Tenaga Kerja Kita

114
0
BERBAGI

JAKARTA – MARAKNYA tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja baik di perusahaan industri di Jagodetabek maupun yang bekerja di tambang-tambang di hutan-hutan di Sumatera, Kalimatan hingga Papua merupakan ancaman yang serius bagi kesempatan tenaga kerja kita untuk mencari penghidupan di negeri sendiri.

Regulasi yang ada khususnya UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mampu melindungi pekerja kita khususnya pasal mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang melaporkan adanya pekerja asing tak memiliki dokumen lengkap di tempat kerjanya.

“Sudah waktunya pemerintah, DPR, Asosiasi Tenaga Kerja dan masyarakat luas mendorong pemerintah agar segera merevisi UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tambahan pasal tentang perlindungan hukum tenaga kerja,” ujar Pakar Ketenagakerjaan, DR. Anwar Budiman DI Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Berbicara tentang Penegakan Hukum terhadap Orang Asing pada Rapat Koordinasi Sinergitas Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Acacia, Anwar mengaskan dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang melapor dugaan adanya penyalahgunaan pemakaian TKA di perusahaan tempat bekerjanya, maka ada kekhawatiran pekerja tersebut jika ia nekad melapor akan terancam di pecat dari perusahaannya.

“Ada aturan tertulis di setiap perusahaan bahwa setiap karyawan dilarang membuka rahasia perusahaan jika melanggar sanksinya akan kena PHK,” tegasnya.

Padahal jika ada aturan hukum bagi perlindungan pelapor di perusahaan, lanjut Anwar, maka masuknya tenaga asing itu bisa dicegah.

Pengajar Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana ini menambahkan agar Serikat Pekerja Seluruh Indonesai (SPSI) dan lembaga sejenisnya juga aktif mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 13 ini.

Diakuinya, isu-isu soal kenaikan upah memang cukup seksi untuk diperjuangkan selama ini oleh Serikat Buruh namun isu perlindungan pelaporan tenaga kerja juga tidak kalah pentingnya. Karena itu, ini menyangkut keterpihakan kita sebagai anak bangsa kepada tenaga kerja kita agar posisi mereka tidak diambil oleh TKA.

UU No. 13 mengatur bahwa penggunaan TKA selain harus mendapat dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) juga harus mencantumkan dokumen Izin Menggunakan TKA (IMTAK).

Terkait pelibatan masyarakat untuk memantau TKA, pembicara dari Imigrasi, Hantono menyarankan agar TIM PORA di Kecamatan melibatkan peran RT dan RW untuk memantau orang asing yang tinggal di tempat-tempat kos-kosan.

“Pak RT harus diberi tahu bahwa untuk orang asing itu jika dia mau kos harus melampirkan dokumen paspornya dikopi lengkap dengan isinya. Dengan mengetahui isi lengkap paspornya maka kita bisa tahu dia itu memiliki masalah tidak dengan keimigrasian,” imbuh Hananto.

Senada dengan Anwar, pembicara dari Direktorat BAIS D-TNI, Letkol Pandji Pramana menegaskan bahwa masalah tenaga kerja ini menyakut soal Kedaulatan Negara. Dia mengkhawatirkan masuknya TKA melalui jalur pendidikan, kesehatan, jurnalis hingga peneliti merupakan modus menyamar untuk memata-matai Indonesia.

Agar kedaulatan negara tidak terancam, katanya, maka perlu koordinasi lintas terkait agar ada aturan yang jelas dan tegas tentang sejahmana orang asing diizinkan untuk bekerja di Indonesia.

“Kalau dia mau memberi pelayanan kesehatan, maka dokter asing itu harus mendapat sertifikasi dari Kementrian Kesehatan. Tanpa sertifikasi itu dikhawatirkan mereka akan mengambil sampel dari masyarakat dan kemudian bisa saja dari sampel itu mereka kemudian mengembangkan dan menyebarkan virus-virus di Indonesia,” tegasnya. (Zul dan Endi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here