Beranda Politik Kemendagri  Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai Forkopimda Jakarta

Kemendagri  Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai Forkopimda Jakarta

229
0
BERBAGI

JAKARTA –  TAHAPAN Pemilu Serentak 2019 yang sudah berjalan khususnya dengan telah ditetapkannya masa kampanye selama 6 bulan sejak 23 September lalu ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah terkait dengan stabilitas politik.

Sejumlah masalah yang akan muncul berupa berita kebohongan (Hoax), ujaran kebencian, dan black campaign diprediksi akan menaikan suhu politik pada masa kampanya hingga April tahun 2019.

Adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta yang pada hari Senin ini (15/10/2018) berupaya untuk mengawal jalannya Pemilu 2019. Komitmen itu ditunjukkan dengan menggelar Deklarasi Pemilu Damai  pada kegitan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kesbangpol DKI Jakarta di Hotel Lumire mendeklarasikan Pemilu Damai 2019.

“Kami apresiasi Deklarasai Damai yang dilakukan oleh Forkompimda Jakarta. Ini patut ditiru oleh baik oleh Forkompida maupun oleh kelompok lain di luar Jakarta,” ujar Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Syarmadani yang pada kegiatan ini membawakan materi berupa “Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Masyarakat Multi Suku dan Etnis di Indonesia.”

Menurut Syarmadani, Deklarasi Pemilu Damai ini penting mengingat komposisi penduduk Indonesia yang masih terdiri dari multi etnis, agama dan adat istiadat ini.

‘Kita berupaya agar keberagaman ini bisa menjadi kondisi yang positif bagi pembangunan. Karena itu Deklarasi Damai dari Forkopimda ini diharapkan memberi stimulus positf bagi Pemilu Damai 2019,” harap Syarmadani.

Dia menjelaskan, keniscayaan Indonesia terdiri atas heterogenitas yang sangat tinggi dengan multi etnis agama, istiadat yang semestinya itu dipandang sebagai modal positif bangsa untuk membangun dan bukannya sesuatu yang merugikan.

Faktanya, kata dia, jika keberagaman ini tidak di pupuk dengan baik hal itu bisa berdampak pada timbulnya konflik sosial. Kedua, kita ingin mengajak sama-sama memahami apa saja kebijakan yang sudah dibuat oleh aparat ataupun pemerintah sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan itu  solusinya selalu  dalam koridor peraturan dan tidak keluar dari situ.

“Kita ingin membangun semangat kebersamaan itu kembali dengan harapan bahwa tiap stakeholder terkait melihat ini sebagai kepentingan bersama bukan kepentingan pemerintah atau negara karena siapapun penerima manfaatnya itu tetap yang pertama adalah rakyat,” paparnya.( Zul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here