oleh

Kemendagri Gelar Rapat Perubahan Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Narkoba

-Hukum, POLPUM-3.205 views

JAKARTA – BERKEMBANGNYA kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional dewasa ini telah mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang ada guna terus mendorong gerakan perang melawalan narkoba.

Salah satu revisi itu ada di lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu  Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

“Kami menyadari bahwa Permendagi Nomor 21 Tahun 2013 perlu direvisi guna mencegah meluasnya kejahatan narkotika di  masyarakat,” ujar Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani ditemui disela-sela kegiatan di Hotel Golden Tulip, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: http://kesbang.com/2018/10/16/taufan-serukan-kaum-muda-aktif-perangi-narkoba/

http://kesbang.com/2018/10/16/cegah-narkoba-kesbangpol-dki-jakarta-gelar-dialog-interaktif/

Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 itu dihadiri 60 orang pejabat dan staf di lingkungan Kemendagri.

Menurut Syarmadani, latar belakang kegiatan ini yaitu untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada acara hari anti narkoba di BNN Lido Kamis tanggal 12 Juli 2018 guna melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 guna mendukung gerakan perang melawan narkoba melalui penguatan peran seluruh organisasi pemerintah dan rakyat.

Baca Juga:  Bahtiar Minta Bawaslu Diskualifikasi Pasangan Calon yang Seret ANS Berpolitik

Selain itu, kata Syarmadani, revisi Permendagri ini juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor tahun 2018-2019

“Tujuannya, mensinergikan arah kebijakan terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika(P4GN) melalui perubahan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018,” paparnya.

Syarmadani menjelaskan, beberapa materi muatan revisi Permendagri dimaksud adalah memperluas pengaturan dan cakupan Permendagri tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

“Seluruh perangkat daerah dapat menganggarkan program kegiatan melawan narkoba termasuk kecamatan desa dan kelurahan. Pembiayaan bisa dibiayai APBD pada seluruh perangkat daerah dan Dana Desa serta dana khusus yang dimungkinkan serta membuat kelompok masyarakat anti narkoba yang bisa dibiayai APBD,” paparnya.  (Zul dan Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed