Beranda Politik Tingkatkan Partisipasi Politik, Kemendagri Gelar Sosialisasi Regulasi Parpol di Manado

Tingkatkan Partisipasi Politik, Kemendagri Gelar Sosialisasi Regulasi Parpol di Manado

53
0
BERBAGI

MANADO – DITJEN Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri yang dalam rangkain lanjutan Kegiatan Revolusi Mental juga melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menyongsong Pemilu serentak 17 April 2019 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi tersebut, Direktorat Politik Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta kebijakannya terkait partai politik dengan tema “Melalui Sosialisasi PP No.1/2018 dan Permendagri No.36 /2018. Mari Kita Wujudkan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Efektif, Efisien, dan Transparan.”

Kegiatan yang diadakan di Hotel Aston Manado, Senin (29/10/2018)  dibuka oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Drs.La Ode Ahmad, MSi, dan dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Sulut, dan para Kaban Kesbangpol se Sulut , juga peserta dari para pengurus partai politik di Sulut.

Dalam kata pembukaannya, Direktur Poldagri, La Ode mengajak para pengurus parpol dalam rangka peningkatan partisipasi politik agar juga meningkatkan pendidikan politik sesuai mekanisme yang ada di Partai masing-masing. Demikian juga Kasubdit Kelembagaan Parpol, Drs.H. Syamsuddin mengharapkan melalui sosialisasi PP dan Permendagri terkait banpol dapat lebih optimalkan mekanisme kelancaran administrasi banpol yang efisien dalam mendukung kenaikan bantuan.

Sementara itu, Kaban Kesbangpol Prov.Sulut, Drs. Meiki Onibala, M.Si, sebagai tuan rumah sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilakukan Kemendagri serta kehadiran para pengurus parpol se Prop. Sulut dalam sosialisasi tersebut dan berharap melalui kegiatan terbangun sinergitas pertanggungjawaban yang efektif dalam mendukung kenaikan banpol sesuai mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya kegiatan ini juga diisi Pemateri dari kalangan Akademisi oleh Dr. Fery, M.Si yang mengupas terkait Partai Politik dalam Pemilu dan juga Rahmat Santoso, M.Si selaku Kasubdit Peningkatan Demokrasi berbicara panjang lebar terkait Undang undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam menghadapi Pemilu 17 April 2019 mendatang. (Zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here