oleh

Sukseskan Pemilu 2019, Kemendagri Gelar Forum Penguatan Demokrasi Indonesia di Sumbar

-Politik-397 views

SUMATERA BARAT – DIREKTORAT Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Forum Penguatan Demokrasi Indonesia dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat, Rabu (6/2/­­­­2019). Peserta pada kegiatan ini terdiri atas tim Pokja IDI Sumbar, akademisi, media, dan tokoh masyarakat berjumlah 100 0rang.

Kegiatan yang diadakan di Hotel Pangeran Beach Sumatera Barat ini dibuka oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Drs. La Ode Ahmad AP., M.Si. dan menghadirkan  Narasumber yaitu Prof. Dr. Nursyirwan Effendi Dekan FISIP Univ. Andalas, August Mellaz Direktur SPD, Dewi Sri Sotijaningsih Kasubdit Wasbang Bappenas, Dedi Taryadi Kasubdit FLPP, dan Drs. Syahlaluddin Kabid Poldagri Prov. Sumbar

Dalam sambutannya, La Ode memaparkan hasil capaian Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 adalah sebasar 72,011 mengalami kenaikan sebesar 2,02 poin dibandingkan skor Indek IDI tahun 2016 sebasar 70,09. Meskipun capaian ini masih tetap berada pada kategori sedang, tetapi kenaikan skor ini mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan yang senantiasa dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Baca Juga:  Tolak Politik Uang, Kesbangpol DKI Jakarta Harapkan Warga Jadi Pemilih Cerdas

Kemendagri mencatat, pada pengukuran IDI Tahun 2016, Skor IDI Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi terbawah yaitu sebesar 54,41. Tetapi pada pengukuran Tahun 2017, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan skor IDI yang tertinggi se-Indonesia pada Tahun 2017, yaitu sebesar 15,09 poin sehingga menjadi 69,50. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup siginifikan pada Aspek Lembaga Demokrasi yaitu sebesar 33,90 poin.

Data IDI, kata La Ode, memperlihatkan bahwa skor Aspek Lembaga Demokrasi senantiasa lebih rendah jka dibandingkan dengan Skor pada Aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik.

“Implementasi nilai demokrasi yang disajikan dari IDI dapat dituangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam politik.  Masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat secara langsung terhadap jalannya pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri. Proses demokrasi yang telah berjalan selama ini merupakan bentuk keterlibatan dan peran serta rakyat Indonesia dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum secara nasional maupun pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah,” terang La Ode.

Dirpoldagri melanjutkan, dalam tataran kehidupan politik, implementasi demokrasi ini dapat diwujudkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang relatif kondusif dan lancar serta memberikan sebuah kerja demokrasi politik yang baik yang patut kita berikan apresiasi yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin pada Pemilu merupakan salah satu wujud perbaikan demokrasi terutama perbaikan lembaga demokrasi.

Baca Juga:  Lagi, Kesbangpol DKI Jalin Kemitraan dengan Partai Politik

“Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.  Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah.  Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu tersebut,” harapnya.

La Ode menambahkan, upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.

Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Dalam kesempatan ini Dirpoldagri mencoba mengambil sampel dari salah seorang peserta rapat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sekitar pemilihan umum. Pelaksanaan Pemilu Serentak tersebut untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu kali pelaksanaan dan dapat diinterpretasikan sebagai salah satu wujud nyata keberhasilan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:  Dirjen Polpum: Kesbangpol Berperan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

“Saya berharap, agar seluruh komponen bangsa bersama-sama melakukan langkah dan upaya menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Dalam kurun waktu 69 hari menuju tanggal 17 April 2019, mari kita bersama-sama untuk berupaya menyukseskan Pemilu 2019,” pungkasnya. (Zul).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed