oleh

Pokja Demokrasi Diharapkan Pertahankan Skore IDI Jakarta

JAKARTA –   BADAN Kesatuan Bangsa dan Politk (Kesbangpol) DKI Jakarta mengharapkan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta agar  terus berupaya untuk mempertahankan capaian skore IDI Jakarta yang sejak tahun 2017 telah mencapai skore tertinggi ari seluruh provinsi di Indonesia.

Harapan itu disampaikan Plt. Kesbangpol DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakri, M.Si ketika membuka kegiaatan  “Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Angkatan II Tahun 2019” di Hotel Lumiere, Senen, Jakarta (8/4/2019).

Turut mendapingi Plt. Kesbangpol DKI Jakarta, Kasubdit Kelembagaan Demokrasi, Drs. Tumpal Datner, MM, dan Kasubit Demokrasi, Mahzar Setiabudi.

Menurut Taufan, upaya mempertahankan Skore IDI Jakarta diakuinya lebih sulit daripada mendapatkannya. Karena itu, kepada anggota Pokja yang hadir seperti dari Kepolisian, Bawaslu, KPU, Partai Politik, PNS Pemda DKI, Kejaksaan, BPS hingga Pers diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengawal skore IDI Jakarta.

Partisipasi Pemilu warga pada Pemilu 17 April ini memiliki makna penting bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam pembangunan  demokrasi. Kesbangpol DKI Jakarta juga meminta agar  memasuki tahun Politik dan menyambut Pemilu 2019, tokoh anggota Pokja IDI  turut mengajak warganya untuk turut menjaga keluarga, kerabat dan handai tolannya untuk ikut mencoblos.

Baca Juga:  Tingkatkan Partisipasi Politik, Kesbangpol DKI Jakarta Harapkan Panwascam Berperan Maksimal

“Suksesnya Pemilu adalah kemenangan kita semua yakni seluruh bangsa dan negara RI yang memimpin untuk 5 tahun ke depan,” papar Taufan.

Taufan menjelaskan,  kita perlu syukuri bersama bawa penilaian IDI tahun 2017 untuk provinsi DKI Jakarta mencapai angka 84,73.angka ini mengalami peningkatan dibanding dengan angka tahun 2016 yang mencapai sebesar 70,85. Capaian kinerja demokrasi tersebut sudah berada pada kategori BAIK. Berdasarkan penilaian tersebut DKI Jakarta yang pada tahun 2016 lalu pada peringkat 24, dan kini kembali menempati peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia seperti pada tahun 2015.

Taufan mengakui, bahwa tentu saja hal ini merupakan prestasi kita bersama dan untuk kedepannya kita harus berusaha dan terus menyatukan langkah dan komitmen serta mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan kultur kehidupan demokrasi,sehat santun dan beretika sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa Indonesia

“Kami berharap agar teman-teman Pokja IDI Jakarta bersama kita pertahankan Skore IDI Jakarta dengan mendatangai TPS dan mengajak juga warga dan handai taulan untuk mencoblos pada Rabu 17 April 2019,” pungka Taufan

Baca Juga:  Ketua MPR: Peduli Rohingya Bagian Dari Pesan Pancasila

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Untuk urusan kebebasan sipil, kata Taufan, Jakarta mengakui adanya kebebasan warganya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Bahkan di ibukota ini ada 2 orang yang sejak lama mengakui nabi, pertama yaitu Ahmad Musadeq, pemimpin yang banyak diikuti oleh Ormas Gafatar beberapa waktu lalu dan Lia Eden, yang mengaku mendapat wahyu dari Jibril.

Taufan melanjutkan, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Kepada wartawan Poskota anggota Pokja yang hadir Taufan meminta agar terus melakukan reportase check and balance yang berimbang terhadap perkembangan politik di Jakarta.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Baca Juga:  Edukasi UU Pemilu Angkatan 60, Taufan Harapkan Anggota KPPS Berperan Maksimal 

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2016–2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), (2) Hak-Hak Politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan (3) Lembaga Demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49). (Zul dan Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed