oleh

JADI- Kesbangpol DKI Jakarta Kerjasama Gelar FGD Peningkatan Strategi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2019

-Politik-516 views

JAKARTA –  JARINGAN Demokrasi Indonesia (JADI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta kerjasama dalam upaya mempertahankan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2017 mengalami skore tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai skore yaitu 84.75.

Salah satu indikator dalam meningkatkan skore IDI di Jakarta yaitu partisipasi politik warga dalam Pemilu 2019. Guna memperetahankan sekaligus meningkatkan skore IDI, JADI-Kesbangpol DKI Jakarta menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2019” di Kedai Kopijadi di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Hadir mewakili Plt. Kesbangpol DKI Jakarta, Kasubdit Demokrasi, Mahzar Setiabudi. Adapun narasumbernya yaitu Ketua DPD PADI DKI Jakarta, Jamaludin Hasyim dan Peneliti dari Kemitraan, Wahidah Suaib serta audiensi dari pegiat demokrasi, mahasiwa dan pelajar.

Menurut Jamaludin, partisipasi politik pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 ini diyakini akan berada pada angka di atas 75 persen. Alasannya, karena fanatisme para pendukung calon presiden pada kedua kubu ini sangat tinggi. Ini terlihat dari setiap ada kampanye kedua kubu selalu dihadiri oleh para pendukungnya masing-masing.

Baca Juga:  Tingkatkan Pemahaman Mahasiswa, Kesbangpol DKI Gelar Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Demokrasi

Kalapun ada yang Golput, katanya, itu lebih dari mereka yang berasal dari kelas menengah. Di Jakarta, orang-orang china kaya  di daerah Kelapa Gading itu pengalaman yang sudah-sudah mereka akan lebih memilih hari libur nasional yang jatuh pada tanggal 17 dan 19 April itu pergi ke Singapura, dan Hongkong.

“Mereka saya sebut sebagai Golput pragmatis,” kata Jamal sapaan akrabnya.

Jamal berasumsi, kalau tidak ada tanggalan merah alias libur nasional, harusnya partisipasi politik warga bisa di atas score 75 persen.  

Hal  lain yang dikhawatirkan pada Pemilu 2019 ini, lanjut Jamal yaitu  adanya segregasi sosial yang tinggi karena persepsi yang dibangun kedua Timses  sejak pesta demokrasi ini dimulai.  Pilpres ini dikontestasi sebagai perang suci dan dalam  perang itu musuh bukan hanya harus dikalahkan tetapi juga harus dihancurkan.

“Ini kemunduran dalam proses demokrasi dan bukan proses kontestasi. Ini logika yang salah yang telah dibangun oleh kawan-kawan di Timses di kedua kubu,” ungkapnya.

Jamal menuturkan, dirinya tidak mengkhawatirkan siapa yang akan menang atau kalah. Yang dikhawatirkan label stigma ini akan melekat lama dan menimbulkan perpecahan. 

Baca Juga:  Laode Ahmad: Stop Politicking, Saatnya Membangun Indonesia

Sementara menurut peneliti Kemitraan, Wahidah, sosialisasi pemilu akan efektif bila melibatkan  semua elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama.

Sosialisasi yang berhasil ditentukan oleh adanya tingkat pengetahuan masyarakat akan hak-hak politik dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Kita berharap pemilih pada Pemilu 2019 ini yaitu pemilih cerdas bukan hanya sadar akan hak pilihnya, tetapi tahu apa program calon yang akan dipilihnya dan mau mengawal hasilnya,” pungkas Wahidah. (Zul dan Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed