oleh

Formigran akan Buka Posko Pengaduan PMI Korban Travel

-NAKER-356 views

JAKARTA –  MESKI moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah dihentikan tahun 2011, ternyata masih banyak Perusahaan PMI yang menempatkan PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah.  Salah satu modus pengirimannya yaitu melalui jalur visa ziarah yang dikeluarkan oleh biro travel umrah.

Karena itu, guna membantu PMI korban pengiriman melalui travel umrah,  Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia, Jamaluddin Suryahadikusumah menegaskan  Formigran akan membuka pengaduan di seluruh kantor cabangnya di Indonesia jika ada PMI yang mau menuntut ke biro travel umrah.  

Dijelaskannya, dugaan  Penyalahgunaan visa ziarah itu dimungkinkan karena ada beberapa P3MI yang memiliki aplikasi Enjaz — aplikasi online visa ke Arab Saudi. 

Jika dugaan ini benar, Formigran meminta Kapolri melalui unit cyber crime-nya untuk  memonitor hal ini. Hal yang sama kepada Dirjen Umrah Kemenag untuk mencabut sementara izin Travel Murah milik P3MI selama pemeriksaan dari Bareskrim nantinya. 

Jamal menjelaskan, bahwa sejak Menteri Muhaimin hingga Hanif sudah banyak perusahaan hitam yang dicabut izinnya termasuk PT Putra  Hidayah milik Amin Balubaid.

Baca Juga:  Gubernur Anies Tetapkan UMP DKI 2018 Rp 3.648.035

Apalagi pada masa  era Moratorium, lanjut Jamal,  banyak perusahaan yang secara administratif memang telah dicabut izinnya oleh pemerintah. Padahal itu belum cukup. Kapolri seharusnya juga memproses Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar menimbulkan efek jera kepada P3MI yang nakal.

“Permenaker 291/2018 dan Kepmen 291 an SK Dirjen itu harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan penempatan TKI dari tindak perdagangan orang (Trafficking),” tuturnya.  

Sebaliknya, jika ada yang menyoal ­­­­­­kebijakan itu memunculkan adanya dugaaan monopoli silahkan saja menempuh jalur hukum. Masyarakat pada saat yang sama juga bisa menuntut agar pemerintah melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan penempatan TKI secara nonposedural selama era moratorium.

“Kita ingin perusahaan hitam itu tidak hanya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izinnya tetapi juga diproses kejahatan trafficking-nya. Pemerintah tidak boleh kalah dengan Mafia TKI,” ujar Jamal, mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY.

Sebelumnya,  seperti diberitakan media, seseorang yang mengaku sebagai Sekjen Himsataki Amin Balubaid di Jakarta, beberapa waktu lalu mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja pada UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya penempatan ke Arab Saudi.

Baca Juga:  Menaker: Syukuri Kebijakan Upah Beri Kepastian Kesejahteraan Buruh

Amin Balubaid mengatakan jika Kemnaker tidak berlaku adil kepada dunia usaha, khususnya perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia, maka pihaknya akan menggunakan semua jalur untuk mendapatkan perlakuan sama sebagai perusahaan swasta berbadan hukum.

Terakhir, Amin juga meminta Presiden untuk memberhentikan Manajer Hanif dan Dirjen Binapenta agar diberhentikan karena mengeluarkan SK 58 P3MI yang mendapat izin dalam Sistem Satu Kanal (Abu Alvin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed