oleh

Kesbangpol Riau Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan FKDM

-Politik-486 views

Riau – Badan Kesbangpol Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Provinsi Riau Tahun 2019 dengan Tema “Perkokoh Rasa Kebangsaan  dengan Menjalin Koordinasi, Harmonisasi, dan Sinergitas dalam Bingkai NKRI” yang dilaksanakan di Hotel Premiere Kota Pekan Baru (29/7/2019). 

Hadir sekitar 85 orang peserta dari Badan Kesbangpol Kab/Kota dan Anggota FKDM Se Provinsi Riau. Acara dibuka oleh Kaban Kesbangpol Bapak Drs. Chairul Riski, MS, MP. Kemudian dilanjutkan paparan Sesi Pertama oleh Narasumber dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Yunidar, M. Si.

Terkait  dengan Arah Kebijakan tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah, Panel dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Riau, Marsma TNI AU Bambang Nurwicahyo terkait isu aktual di Riau.

Kemudian dilanjutkan dengan Sesi kedua. Paparan disampaikan oleh  Polda Riau  terkait Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan di Riau. Ketua FKDM Riau menyampaikan permasalahan Kinerja FKDM Dalam pemberdayaan Masyarakat. 

Sementara itu, menurut Yunidar perlu keseriusan para pemangku kepentingan untuk menjaga ketertiban dan kemananan dalam masyarakat. Berbagai isu – isu kruisial terkait dengan radikalisme, terorisme, konflik dengan kekerasan, penyalahgunaan dan  pengedara narkoba, keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan berbagai aksi unjuk rasa di daerah memerlukan perhatian terhadap berbagai Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Baca Juga:  Pakar Komunikasi Emrus: Kampanye Pilpres, Stop Perang Diksi dan Narasi

Lebih lanjut Menurut Mahasiswa Angkatan V Program Doktor Ilmu Pemerintahan (IPDN) ini mengatakan sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia secara geo-politik terletak diantara dua kutup kekuatan ideologi dan faham-faham besar dunia, sejarah konflik sosial politik, konflik elit politik, ketimpangan kesejahteraan  dan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat.

Oleh karenanya, kata Yunidar, perlu kebijakan strategis dalam rangka mengatasi ATHG dan tegaknya kedaulatan NKRI.

“Kita perlu peringatan dini, deteksi dini dan cegah dini dalam rangka mendukung tugas kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat (Tramtribmas). FKDM sebagai wadah yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini dalam masyarakat yang anggotanya dari berbagai latar belakang dari unsur Ormas, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, pemuda atau elemen lainnya sehingga temuan daan laporan dari anggota FKDM dapat menjadi bahan informasi pimpinan daerah dalam membuat kebijakan.

Kewajiban Pemerintah dan pemerintah Daerah mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram tertib dan teratur sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Deteksi dini, cegah dini, temu cepat sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat sehingga akan terciptanya perdamaian. (Zul)

Baca Juga:  Pembelaan PDI-Perjuangan Kepada Puan dan Pramono Yang Disebut Terima Duit e-KTP

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed