oleh

Komisioner KPU, Pram Prediksi Komposisi Perempuan di Parlemen Meningkat dari Periode Lalu

Kesbang.com, Jakarta – KPU menyebut keterwakilan perempuan di parlemen berpotensi meningkat pada Pemilu 2019. KPU menyebut perolehan tersebut merupakan keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu pasca-reformasi.

Data keterwakilan perempuan di parlemen itu ditulis oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantow di akun Twitternya pada awal Juli. Ia memaparkan dari data yang diproyeksikan oleh Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,5 persen atau 118 perempuan.

Pram menulis bahwa pada 1999 hanya ada 6 persen keterwakilan perempuan, sedangkan pada 2004 sebesar 11 persen. Kemudian pada 2009 berjumlah 18 persen. Dan 2014 dengan 17,3 persen keterwakilan. Data tersebut diambil dari jumlah perolehan suara yang dihitung KPU secara resmi.

Namun Pram menyebut untuk data 2019 sifatnya masih proyeksi karena KPU belum menetapkan anggota legislatif terpilih pada tahun 2019.

“Yang 2019 itu sifatnya masih proyeksi, karena belum secara resmi ditetapkan oleh KPU. Yang sudah melakukan proyeksi itu teman-teman Puskapol UI,” ujar Pram saat dikonfirmasi terkait cuitannya di twitter pada Kamis (25/7/2019).

Baca Juga:  Kesbangpol DKI Beri Pemahaman Ipoleksosbud 110 Caleg 2019

Pram mengatakan, peningkatan itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, undang-undang Pemilu yang mengatur minimal 30 persen untuk caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).

“Yang paling utama, ini hasil dari regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dengan dua norma. Pertama, sekurang-kurangnya 30% di setiap dapil dan kedua di setiap 3 calon sekurang-kurangnya 1 calon perempuan,” kata Pram.

Selian itu, Pram menyebut KPU bersikap tegas terhadap partai politik (Parpol) yang tidak mentaati aturan tersebut. Sehingga bagi Parpol yang tidak memenuhi peraturan itu, wajib melakukan perbaikan dalam proses pencalonan.

“Kedua, dan KPU selama proses pencalonan bersikap tegas terhadap parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga parpol wajib melakukan perbaikan dalam proses pencalonan,” kata dia.

Lebih lanjut Pram mengatakan peraturan minimal 30 persen calon perempuan itu sebaiknya dipertahankan di pemilu yang akan datang. Menurutnya aturan itu berhasil ‘memaksa’ Parpol untuk menempatkan caleg perempuan dengan jumlah yang cukup banyak.

“Kalau itu kan adanya di UU. Sebaiknya peraturan itu dipertahankan. Lalu turunan teknis di PKPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu dipertahankan. Karena berhasil ‘memaksa’ parpol menempatkan calon perempuan dalam jumlah yang cukup banyak,” ucapnya. (detik.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed