oleh

Pakar: Pemilu dan Perbaikan Kesetaraan Gender

Perbaikan gender gap dari tahun ke tahun tetap menyisakan pekerjaan rumah. Setidaknya terdapat empat data penting yang perlu dikritisi dalam melihat agenda mengurangi kesenjangan gender dewasa ini.

Pertama, di bidang pendidikan, perempuan cenderung menamatkan sekolah di tingkat yang lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun pada jenjang perguruan tinggi, persentase perempuan yang mempunyai ijazah sedikit melebihi laki-laki. Hal ini tercermin dari persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang mempunyai ijazah perguruan tinggi sebesar 7,92 persen, sedikit lebih tinggi dari laki-laki dengan 7,91 persen. Namun, pada jenjang SMA persentase penduduk perempuan yang mempunyai ijazah hanya 23,58 persen, lebih rendah dari laki-laki dengan persentase 29,14 persen (BPS,2016).

Kedua, di bidang kesehatan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ) 2016 menunjukkan masih terdapat 20,30 persen ibu yang melahirkan tidak di fasilitas layanan kesehatan. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan 2015 (22,37 persen), namun angka ini dirasa masih cukup tinggi berdasarkan statistik potensi desa 2014. Ketiga, dalam dunia kerja, partisipasi perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Tercermin dari rata-rata upah pekerja laki-laki per bulan (Rp 2,43 juta) lebih tinggi dari perempuan (Rp 1,98 juta) (BPS, 2016). Keempat, di bidang politik pengambilan keputusan di ruang publik, peran perempuan masih sangat terbatas, yang tercermin dari partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen yang masih sangat kecil yaitu hanya 17,32 persen pada 2015.

Ketidakmerataan pada bidang-bidang tersebut pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Realitas tersebut perlu direfleksikan dalam bentuk agenda ruang gerak mempersempit gender gap dalam seluruh sektor kehidupan. Agenda pesta demokrasi di Tanah Air salah satu yang penting dalam membangun laju percepatan agenda tersebut. Dalam berbagai kesempatan debat politik di media, jargon ibu bangsa dan emak-emak kurang menampilkan konteks critical thinking dan bagaimana mengemukakan urgensi agenda perempuan ke depan. Padahal angka partisipasi pemilih dari kaum perempuan merupakan capaian kualitas pemilu yang tinggal menghitung hari.

Baca Juga:  Modern Language Wars, PHP vs Python vs Ruby

Peta kampanye pilpres pun sudah membentang dengan figuritas masing-masing, dengan mengemas visi-misi dalam merebut dukungan publik. Lalu, di mana isu gender berada? Relasi antara aktor politik dan basis pemilih sangat kerap kita dengar, namun bagaimana operasi itu menjadi rasionalisasi publik, kemudian jadi opini yang menggiring pada partisipasi pemilih? Sepertinya harapan itu belum menemukan koneksi. Padahal sudah saatnya realitas kini yang sudah menapaki sustainable development goals yang menempatkan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam salah satu indikatornya perlu penguatan dan jaminan penyelenggaraan dari calon wakil rakyat kita.

Jika Ann Philips (The Politics of Presence, 1998) mengatakan politik untuk kalangan perempuan bukan hanya sebagai pertarungan ide dan gagasan namun juga kehadiran yang memberi makna, maka sudah saatnya politik representatif (keterwakilan) memunculkan sentimen kepentingan yang mampu mengkanalisasi realitas di atas menjadi agenda strategis dalam memilih calon legislatif dan presiden kita nanti. Bukankah kampanye “perempuan pilih perempuan” sudah pernah disuarakan? Adakah gender effect dalam kebijakan yang kita lihat dalam 5 tahun setelah Pemilu 2014.

Agenda Gerakan

Untuk itu agenda gerakan perempuan diharapkan mampu mengusung konektivitas gerakan gender gap dalam strategi demokrasi yang akan digelar dalam pemilu. Perempuan perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam memahami pasar pemilihan umum, mengenali siapakah calon yang akan dipercaya, dan adakah komitmen pada perbaikan nasib perempuan. Untuk itu, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengetengahkan agenda keadilan dan kesetaraan gender dalam real action.

Pertama, mengupayakan sistem affirmative actions bagi politik perempuan bukan hanya sekadar jumlah, namun mekanisme dan pelibatan. Para pemangku kebijakan, baik di partai politik dan sayap partai perlu menjamin suara kader perempuan dalam rumah tangga partainya perlu dihitung dengan jeli dan dijamin jadi. Sehingga ruang bargaining elite partai menjadi produktif dengan agenda substansial, perempuan mana yang penting didukung jadi di tiap dapil dengan alasan-alasan kesetaraan gender.

Baca Juga:  Pemuda dan Perubahan: Pesan Al-Kahf – 2

Kedua, menggunakan hak konstitusional dengan menjadi pemilih merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan. Tidak adanya keharusan dan kewajiban yang menuntut perempuan untuk terpanggil memilih meletakkan agenda keadilan gender pun hanya isapan jempol. Menjadi agenda yang terpinggirkan dan terkadang mati suri.

Ketiga, perempuan mau tidak mau harus memiliki kecakapan memilih secara mandiri dan cerdas, tidak dalam bayang-bayang siapapun, sekalipun beda pendapat dengan suami atau keluarga lain. Sering kali problem paternalistik semacam ini menghentikan agenda kebangsaan yang harus dilakukan.

Keempat, memilih calon dengan melihat background dan kapasitasnya, semata untuk tujuan perbaikan bangsa khususnya perempuan dan anak yang kerap tertinggal dalam problematika gender gap di Indonesia. Konteks ini akan sangat baik jika memanfaatkan informasi publik. Website penyelenggara pemilu –KPU dan Bawaslu– se-Indonesia mengabarkan pada khalayak tentang kebutuhan ini.

Kelima, membangun kontrak politik kemanusiaan dengan kontestan pemilu. Bagaimana mekanismenya? Apakah bukan sebuah pelanggaran? Dalam melakukan kontrak politik melalui dialog, ide dan gagasan transformasi visi dan misi serta persetujuan nilai-nilai kemanusiaan merupakan langkah kongkret dengan para caleg yang harus dipenuhi. Bukan pada soal materi atau pragmatisme kepentingan tertentu.

Keenam, melakukan pemantauan oleh akar rumput. Perempuan berkumpul dan berserikat di banyak tempat, baik sifatnya melekat pada fungsi keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan pendekatan layanan pada anak di paguyuban PKK, majelis taklim, dan ruang kekeluargaan seperti arisan dan grup ibu-ibu wali murid yang jumlahnya sangat masif. Pemantauan dilakukan pada tiap tahapan pemilu, seperti memastikan jumlah daftar pemilih tetap. Perempuan lebih tanggap pada kelahiran anak di sebuah perkampungan, apakah anak tersebut sudah punya hak memilih atau belum. Hingga pada tahapan yang rawan pelanggaran seperti kampanye.

Lintas batas perbincangan dengan tetangga dan kelompok paguyuban pun berubah secara virtual di grup-grup WhatsApp, media sosial, dan lain-lain. Pada fase ini, ketujuh, perempuan turut memantau tahapan pemilu yang luber jurdil. Bukan hanya yang kasat mata, misalnya kampanye di sekolah atau pengajian/rumah ibadah yang tidak boleh dilakukan. Tetapi juga konten kampanye yang berisikan ujaran kebencian, mendiskreditkan kelompok tertentu, hinaan, bahkan yang bersifat kekerasan dan pornografi tentu tidak bisa dibenarkan. Aset pemantauan dari kalangan perempuan yang sangat erat berkaitan pada lokus-lokus sarana publik dan grup-grup virtual perlu diperankan dalam memastikan kondisi sosial politik yang lebih baik.

Baca Juga:  Danjen Kopassus Bangga atas Prestasi Prajuritnya Jadi Jawara Lomba Tembak Piala Kasad

Kedelapan, menjadi pelapor dan pelopor untuk tindak pelanggaran/kecurangan dalam pemilu. Perempuan dengan beragam keunggulan yang terorganisir sangat potensial melakukan pendidikan pemilih untuk ditingkatkan perannya masuk dalam gerakan pelopor pengawasan partisipatoris. Jenis-jenis kecurangan yang biasanya bersifat etis, administratif, dan pidana sangat rawan pada momen kampanye. Maka mata pemantauan perlu digalakkan seefisien mungkin dengan merangkul kelompok perempuan.

Sembilan, katakan tidak pada black campaign dan politik uang. Hal inilah yang menjadi ujung tombak politik partisipatoris yang akan menjamin berjalannya hajat demokrasi secara bermartabat. Tingginya angka pelanggaran politik uang dan black campaign telah meluluhlantakkan tujuan pemilu untuk melakukan kontestasi secara sehat, meregenerasi kepemimpinan dengan konstitusional, dan membangkitkan kesadaran seluruh pihak untuk terlibat di dalamnya.

Namun, poin terakhir tersebut kerap menunggangi dan mengarahkan kelompok-kelompok rentan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan modus seperti pembagian sembako, kupon daging, bahkan hanya sekilo minyak goreng. Lagi-lagi, yang rentan dalam akses pada kebutuhan tersebut adalah kelompok perempuan. Potensi pemantauan yang optimal dari daya dukung perempuan pun terpatahkan oleh sikap segelintir elite yang memanfaatkan kondisi yang belum sejahtera untuk masuk melalui praktik politik uang. Dengan demikian pendidikan pemilih merupakan sebuah kata kunci agar pemberdayaan perempuan dalam partisipasi di ruang politik harus semakin ditingkatkan. Kelompok perempuan harus merasakan peningkatan peran edukasi tersebut, dan secara masif menjadi bagian yang menyuarakan penolakan pada politik uang dan black campaign.(detik.com)

Ai Maryati Solihah alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UNAS Jakarta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed