oleh

Din Syamsuddin Desak Pemerintah Hentikan Kekerasan Mahasiswa dan Kekerasan Wawena

-Nasional-120 views

Jakarta, Kesbang.com – Dengan mengawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. M. Din Syamsuddin memberikan perhatiannya terhadap kondisi politik di tanah air, utamanya terhadap aksi-aski demonstrasi Mahasiswa, Pelajar dan tragedi Wawena, Papua yang terjadi akhir-akhir ini. Redaksi menerima rilis Prof. M. Din Syamsuddin, Senin Petang, (30/9).

Menurut Din, aksi protes mahasiswa dan pelajar yang merebak serentak di berbagai kota bukan hal sepele, maka perlu disikapi dengan penuh kepedulian. Aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan menggumpal terhadap pengabaian akan aspirasi rakyat oleh DPR dan Pemerintah. Sejumlah UU yang disahkan DPR seperti UU tentang KPK, penundaan pengesahan RUU tentang KUHP, dan lain sebagainya menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak peduli terhadap aspirasi rakyat, dan mengabaikan mekanisme pembahasan RUU yang bersifat terbuka.

Peristiwa Wamena, lanjut Din, yang menimbulkan puluhan orang kehilangan jiwa seyogyanya dapat dicegah. Tapi kelambanan dan kealpaan negara dalam mengatasi dan mengantisipasi keadaan  telah menyulut “perang saudara” di antara sesama anak bangsa, hal mana mendorong disintegrasi sosial dan potensial meruntuhkan Negara Bhineka Tunggal Ika.

Baca Juga:  Ini Raihan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemendagri 2017

Din mengatakan, aksi protes mahasiswa dan pelajar yang merasa memiliki keterpanggilan untuk pengawasan sosial (social control) untuk perbaikan justeru dihadapi oleh aparat keamanan dan penegakan hukum dengan sikap otoriter dan represif. Akibatnya, jiwa  mahasiswa terenggut oleh senjata yang dibeli dengan uang rakyat.

“Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saya mendesakkan penghentian pendekatan otoriter, represif, dan kekerasan negara atas rakyat warga negara,” ujar Din.

Din juga berpesan kepada pemangku amanat, baik DPR maupun Pemerintah, untuk mengedepankan pendekatan dialogis persuasif dengan mengakomodasi aspirasi rakyat karena justru itu adalah kewajiban pemangku amanat yakni untuk membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan terbatas dari sekelompok orang atau golongan.

Khusus terhadap masalah Papua, Pemerintah perlu bersungguh-sungguh mengatasinya dengan mengintensifkan dialog persuasif dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial. Sementara itu, tindak kekerasan apalagi pembunuhan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dihentikan. Sesuai amanat Konstitusi, negara harus hadir melindungi rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia. Kepada para tokoh agama-agama, khususnya di Papua, agar dapat bersama-sama menghentikan tindakan kekerasan apalagi pembunuhan terhadap sesama, dan mencegahnya berkembang dengan sentimen keagamaan.

Baca Juga:  Jokowi-JK Minta Kepala Daerah Fokus Bangun Daerah

“Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan dan membuka hati pemangku amanat utk mengemban amanat secara sejati. Wallahul musta’ain,” harap Din. (Zulfikri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed