oleh

Kemendagri Gelar Tasyakuran Masa Bakti Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen TNI (Purn.) Soedarmo

-Politik-160 views

Jakarta, Kesbang.com – Direktorat Jenderal  Kementerian Dalam Negeri pada Senin menggelar Tasyakuran Masa Bakti Dirjen Polpum Kemendagri, Mayjen TNI (Purn.) Soedarmo yang memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2019.

Turut hadir Sekretaris Utama Didi Sudiana, para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Ditjen Polpum. Selain itu juga dihadiri unsur dari Ibu Soedarmo sebagai Ketua PKK Polpum, para pengurus PKK, dan para Kepala Kesbangpol dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Sestama Didi Sudjana mengatakan andil Pak Dirjen dalam memperkuat kelembagaan Polpum dan Kesbangpol di daerah merupakan sumbangan yang berharga baik bagi penguatan Polpum di pusat mapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami akan meneruskan apa yang Pak Dirjen telah torehkan selama 4  tahun 3 bulan memimpin Ditjen Polpum,” ujar Didi disambut applause ratusan peserta.

Sestama mengatakan, bahwa selama memimpin Polpum, Pak Dirjen selalu menekankan pentingnya disiplin dalam bekerja. Sebab tanpa displin apapun yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik.

“Displin aparatur ANS itu merupakan kunci utama dalam memberikan palayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Didi.

Baca Juga:  Tingkatkan Partisipasi Politik, Kemendagri Gelar Sosialisasi Regulasi Parpol di Manado

Didi mengatakan, apresiasi Mendagri Tjahyo Kumolo dalam Apel Pagi tadi yang mengucapkan rasa terimakasih kerjasamanya kepada Pak Dirjen Soedarmo yang selama 4.5 tahun yang telah membantu Kemendagri itu juga menunjukkan penilau Pak Mendagri akan kapasitas beliau yang tidak diragukan lagi dalam memimpin Polpum selama ini.

“Pak Darmo telah membangun eksistensi Polpum termasuk OPD,” imbuhnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Kepala Kesbangpol DIY Yogjakarta, Agung  Dalam sambutannya, Agung mengatakan bahwa Kesbangpol Yogjakarta selama dibina oleh Pak Darmo telah menjadi lembaga politik yang disegani oleh OPD lain.

“Dulu kami hanya dianggap OPD Kelas III. Kini kami sudah diakui sebagai mata telinga pemerintah daerah,” papar Agung. (Zul dan Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed