oleh

HARAPAN SERIUS NELAYAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

-Nasional-100 views

Pergantian periode suatu kekuasaan, tentu harapannya akan ada perubahan kebijakan yang diperuntukan bagi rakyat sebagai upaya serius menunaikan janji-janji semasa kontestasi pemilu.

Begitu pun nelayan: tangkap dan budidaya. Sudah jelas harapannya lebih besar lagi agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan yang disebabkan regulasi “ugal-ugalan” pada masa kekuasaan sebelumnya.

Peta politik: kenelayanan pada pemilu 2019, hanya Front Nelayan Indonesia (FNI) dengan segala pertimbangan tidak memberikan dukungan kepada Calon Presiden tertentu, baik nomor satu maupun nomor dua. Namun, organisasi lain semua menyatakan dukungan.

Bahkan, organisasi nelayan Cantrang: secara organisasi dan personal masing-masing menyatakan pendapat dan berpihak ke sala satu pasangan. Sehingga bisa ditafsirkan mengalami perpecahan internal hanya karena faktor ingin memberikan dukungan.

Artinya, menteri baru KKP sebagai nahkoda baru juga, tentu harus membaca, menganalisa dan menyatukan organisasi nelayan ini karena saking semangat untuk membela nelayan dan keinginan besar keluar dari keterpurukan, mereka harus saling mendebat, pecah-pecahan pandangan soal dukungan dalam pilpres.

Perpecahan itu menandakan semangat membela nelayan, karena dukungan pilpres, mereka semua berharap agar seluruh regulasi menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dapat dibatalkan demi keadilan.

Baca Juga:  Lagi, Kesbangpol DKI Ajak 200 Kader Baru Bela Negara

Pembatalan, perbaikan dan pengkajian kembali terhadap Peraturan Menteri sebelumnya, merupakan pertanda angin surga bagi terciptanya keadilan sosial ekonomi nelayan: tangkap dan budidaya.

Harapan besar ini, menjadi hikmah bagi nelayan: tangkap dan budidaya agar terus berikhtiar. Sudah jelas, harapan akan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa meningkatkan kesejahteraan karena nelayan selama lima tahun ini dimiskinkan oleh regulasi sehingga semakin terpuruk. Apalagi, tingginya biaya untuk modal kerja, melaut dan menipisnya sumber daya ikan di sekitar tempat tinggalnya.

Selain itu, nelayan juga tidak menjadi aneksasi opini dan pandangan untuk pencitraan belaka, misalnya nelayan merupakan proxy asing untuk ilegal fishing. Padangan seperti ini harus di jauhkan dari pikiran para pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan harus benar-benar menyajikan data valid tanpa hoaks, apalagi berbohong kepada publik, misalnya KKP harus memastikan data berapa jumlah rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan: tangkap dan budidaya. Karena data yang ada simpangsiur, hanya modal terka – menerka saja.

Baca Juga:  Jelang Pelantikan President & Wapres, Polda NTB Gelar Do'a

Kemudian, berapa sebenarnya Stok Ikan Nasional Indonesia (MSY)?. Hal ini harus dibuktikan oleh KKP, Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM), dan Kajiskan. Karena selama ini ketiga data lembaga itu di sinyalir kurang valid alias hoaks. Maka, solusi efektifnya harus turun langsung dan bekerjasama seluruh perguruan tinggi dan organisasi nelayan untuk memvalidasi jumlah Stok Ikan Nasional berdasarkan metode pendaratan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Karena selama Menteri KKP sebelumnya, metode hitung Stok Ikan diluar metode akademik yakni berdasarkan rumus berantas Ilegal Fishing, bahwa berantas ilegal fishing bisa meningkatkan stok ikan nasional. Padahal belum tentu dan relatif. Bahkan kalau salah kelola berantas IUUF bisa juga merusak.

Ada lagi yang paling krusial yang harus diperbaiki untuk masa depan Kelautan dan Perikanan, yakni perbaikan pola akses data, manajemen keuangan, membuka akses pemakaian anggaran, dan keterbukaan informasi publik.

Pada periode sebelumnya, masalah ini menjadi polemik besar yang memunculkan spekulasi-spekulasi dugaan korupsi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbukti: 1). Kasus korupsi pengadaan mesin kapal: 2). Kasus korupsi pengadaan kapal Orcha 1 – 4: 3). Kasus korupsi Keramba Jaring Apung (KJA) yang melibatkan Perusahaan Terbatas Perikanan Nusantara (PT Perinus). 4). Kasus Impor Ikan, dimana KKP dan Mendag sebagai pemberi rekomendasi, yang terbukti teryangkapnya direksi Perum Perindo dalam OTT KPK: 5). Kasus dana koperasi yang sampai saat ini tidak terbuka kepada publik, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali.

Baca Juga:  Jajaran Kemendagri dan BNPP Berkomitmen Kawal Pemilu Serentak 2019 dan Jaga Netralitas

Semua yang dijelaskan diatas merupakan harapan paling besar bagi nelayan untuk masa depannya agar kesejahteraan dan keadilan itu bisa hadir. Itulah harapan nelayan: tangkap dan budidaya kepada menteri baru KKP.

Ketua Umum Rusdianto Samawa Front Nelayan Indonesia (FNI)/Lutfi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed