oleh

Menkumham Bebaskan Tahanan Narkoba, Jenderal Bintang Dua ini Kritik Keras

Jakarta, Kesbang.com – Meski pemerintah telah menetapkan hukuman tertinggi bagi pengedar Narkoba yaitu hukuman mati, namun tetap saja pengedar barang haram yang mematikan ini leluasa berkeliaran di sekitar kita. Pemakainya pun mulai artis, pejabat, tokoh masyarakat hingga anak-anak sekolah.

Hukuman paling ringan yaitu hukuman penjara ternyata juga belum banyak menimbulkan efek jera yang berarti. Tengoklah artis seperti  Fariz RM yang sudah keluar masuk penjara karena narkoba ini.  Beberapa yang lain jika kasusnya tidak terlalu besar mendapatkan penjara rehabilitasi seperti artis Rafi Ahman.

Lembaga negara seperti Ombudsman RI  (ORI) sudah menyoroti standar baku rehabilitasi tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. ORI menilai penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba hanya akan membuat lapas penuh jika rehabilitasi belum jadi prioritas.

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkhis (DPN GEPENTA)  mencatat bahwa ketika ada penangkapan terhadap komedian Indonesia, Tri Retno Prayudati alias Nunung itu hanya akan menambah daftar panjang penghuni lapas jika sistem rehabilitasi belum menjadi program prioritas pemerintah dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga:  Jokowi Resmi Lantik Heru Winarko Jabat Kepala BNN

“Kami mencatat hingga tahun 2017 jumlah penghuni lapas mengalami overcrowded, dengan 50% dari kurang-lebih 250 ribu pelaku tindak pidana narkoba,” ujar Ketua  DPN GEPENTA, Brigjenpol. DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH dalam rilis kepada media  di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Parasian menjelaskan, merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba.

Lalu pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya.

“Buat yang menyerahkan diri atau volunteer, ya jajaran Gepenta dari pusat hingga daerah siap kita dampingi untuk bantuan rehabilitasi. Namun, bagi pengedar atau bandar, itu perkara lain. Lagipula, mana mungkin bandar mau menyerahkan diri ke Gepenta. Gak ada itu yang ada mereka kita perangi sampai ke akar-akarnya,” kata Parasian

Baca Juga:  Jonan Janji Sampai Akhir Tahun Tarif Listrik tidak Naik

Jenderal Bintang Dua ini menambahkan, bagi pecandu yang tertangkap aparat, akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu, atau memang terkait sindikat. Bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan.

Namun bila ia benar-benar hanya pecandu/pemakai, maka Gepenta akan langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi, tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan.

Dalam beberapa kasus, lanjutnya, pecandu tetap diajukan ke pengadilan karena penyelidik meyakini ia terlibat jejaring sindikat narkoba. Dalam mengadili, hakim diberikan rambu-rambu terkait penanganan kasus tersebut.

Terkait kebijakan pemerintah tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak seperti tertuang dalalm Permenkum HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapid dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Parasian menolak dengan tegas.

“Gepenta menolak pemberian Asimilasi Pembebasan kepada terpidana Narkoba,” ujarnya.

Menurut Parasian, Tindak Pidana Korupsi, Teroris dan Pengedar Narkoba adalah termasuk dalam katergori Tindak Pidana Extra Ordinary Crime. Jadi, tidak ada alasan diberi Asimilasii hukuman.

Baca Juga:  Taufan Serukan Kaum Muda Aktif Perangi Narkoba

Dijelaskannya, korban pengguna Narkoba yang diancam pasal 127 UU Narkotika itu salahnya  mereka karena memasukkan ke Penjara. Polisi, Jaksa dan Hakim keliru menjatuhkan pidana Penjara kepada Pengguna Narkoba bagi diri sendiri.

“Sejatinya ditempatkan di Tempat Rehabilitasi. Oleh Karena itu Pengguna Narkoba bagi diri sendiri dipindahkan dari Penjara LP ke Tempat Rehabilitasi bukan diberi Asimilasi hukuman bebas kerumahnya,” imbuhnya.

Gepenta beralasan, karena mereka akan tetap menjadi pasar narkoba dan kita sudah lihat di penjara peredaran narkoba semakin marak.

“Sekali lagi kami menolak dan kami minta agar Presiden Jokowi mohon batalkan keputusan menkumham,” kata Parasian. (Endi).

News Feed