oleh

Pemuda Pancasila Bersama Buruh Riau Tolak Omnibuslaw

-Daerah-450 views

Lembaga Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila Riau dan Buruh Riau Bersatu menggelar aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Jumat (14/20). Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law.

Dalam orasinya LBP PP dan Buruh Riau Bersatu menilai bahwa RUU Ombibus Law yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 merupakan rancangan yang tidak sesuai UUD 1945 dan Pancasila. “RUU ini bertentangan dengan UUD dan Pancasila, menghapus jaminan kerja, menghilangkan upah minimun dan kami minta DPRD Riau bisa mendesak pemerintah untuk memulangkan TKA unskill ke negara asalnya,” kata Indra Gunawan Sinuligga Ketua Buruh Riau Bersatu.

Sebelumnya pada Kamis (13/20), aksi serupa juga dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Mewakili DPRD Riau, Agung bersama Tumpal Hutabarat menerima beberapa perwakilan demonstran untuk berdiskusi didalam gedung DPRD Riau. Di sana Agung Nugroho yang mewakili DPRD Riau diminta perwakilan buruh untuk meneruskan tuntutan mereka ke tingkat pusat. Mendengar tuntutan tersebut, Agung dan Tumpal berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut. Bahkan Agung bersama Tumpal Hutabarat ikut menandatangani penolakan RUU Omnibus Law.

Baca Juga:  "Power Bank dari Sampah" Menangi Lomba Teknologi Tepat Guna

“Kami berjanji akan berada di barisan paling depan untuk menyuarakan aspirasi buruh yang telah disampaikan saat ini. Memang tidak sekali ini saja teman-teman dari organisasi buruh yang datang menolak. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memperjuangkan aspirasi ini,” ujar Agung Nugroho.

Sukses aksi damai buruh pada hari ini disambut baik oleh ketua LBP Pemuda Pancasila Riau Oyong Tanjung, “Alhamdulillh aksi ini berlangsung dengan baik, berkat dukungan aparat Kepolisian dan Lembaga DPRD Riau yang diwakili oleh beberapa anggota komisi V dalam menyambut suara buruh untuk menyuarakan secara bersama-sama. Artinya DPRD Riau sebagai lembaga perwakilan rakyat satu suara dengan buruh menolak rancangan undang-undang Omnibus Law cipta lapangan kerja.” tutup Oyong Tanjung.

News Feed