oleh

DPN GEPENTA Rapat Virtual : Upaya Indonesia Agar Pembangunan Berlanjut Oleh Presiden Jokowi Dapat Dipilih Periode Ketiga

-Nasional-739 views

JAKARTA, (Kesbang.com) -Ketua Umum DPN GEPENTA Brigjenpol Pur Dr Parasian Simanungkalit SH.MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten GEPENTA seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN GEPENTA Jakarta Selatan, Senin, (15/3/2021) siang.

Kegiatan ini mengusung tema, “bagaimana upaya Bangsa Indonesia agar pembangunan Indonesia dapat terus berlanjut agar Pemerintahan Presiden R.I Ir Joko Widodo dapat dipilih lagi pada periode ketiga”, maka perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.

Ketua DPN GEPENTA menyampaikan bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita cita luhur Proklamasi kemerdekaan indonesia tanggal 17 Augustus 1945
apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja.

Foto ; rec.dok
“Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden R.I Ir Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu”, kata ketua DPN.

Lanjut dia, “mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia. Presiden Soekarno menjadi Presiden R.I dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat menyeluruh seantero Indonesia Raya. Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur.

Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden R.I Ir. Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Baca Juga:  Kemendagri Dorong Pelaksanaan Pilkada Dikaji Melalui Riset

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat ditonjolkan pembangunan desa ke kota. Disampaikan bahwa pernah bertugas di Irian Jaya hampir Lima tahun 1987 sampai 1991 jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung. Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain-lain sahamnya milik Nasional dan provitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.

Selain itu, bagian Timur, bagian Tengah dan bagian Barat dibangun menghubungkan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol. Belum lagi rasa aman dan damai tercipta. Tidak ada seperti Presiden R.I Ir. Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang menghianati

Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila”, ulas Dr. Parasian Simanungkalit.

Foto ; Rec.dok

Maka dengan paparannya Dr. Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden R.I IR JOKO WIDODO selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Baca Juga:  PEMDA DILARANG KERJASAMA DENGAN MEDIA NON VERIFIKASI” SEBUAH KESESATAN NYATA

Diusulkan oleh Ketua Umum Dpn Gepenta Dr. Parasian Simanungkalit, langkah-langkah yang perlu diusulkan dan didesak seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia, langkah langkah yang ditempuh.

Bagaimana upaya agar Presiden R.I yang Sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode didukung Konstitusi dan Undang Undang..

“kita dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI. Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati soekarnoputri tidak diinginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi. Bagaimana dengan Presiden Susilo bambang yudhoyono sampai dua periode. Tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945, amandemen, seandainya konstitusi membolehkan apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri.
Namun, dengan prestasi Presiden R.I Ir Joko Widodo yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan indonesia.
Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI.
Bila tidak maka kembali ke UUD 1945, maka langkah yang dapat ditempuh adalah:

Presiden R.I. menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

Baca Juga:  Kabaharkam Polri Cek Langsung Kesiapan Pengamanan dan Infrastruktur Sirkuit Mandalika

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga. Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden R.I IR JOKO WIDODO dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.
Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden R.I IR JOKO WIDODO untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

“Sekarang masalah mungkin Presiden JOKO WIDODO tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut.

Oleh karena itu, “MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif. Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat”, demikian disampaikan Ketua Umum Dpn Gepenta, Dr. Parasian Simanungkalit, Brigadir Jenderal Polisi Pur. (*)

Redaktur-

News Feed