oleh

KMI Gelar Diskusi Virtual Bertajuk, “Urgensi Penguatan Moderasi Beragama dalam Menangkal Arus Intoleransi”

-Nasional-465 views

Jakarta, Kesbang.com-Problem intoleransi akan terus ada karena ada generasi yang keras. Oleh karena itu, dibutuhkan Islam moderat yang hadir di masyarakat, kampus, sekolah, juga institusi pemerintah guna menangkal persoalan intoleransi yang terjadi selama ini.

Disamping itu, kata intelektual Muhammadiyah, Prof.Dr. Ahmad Najib Burhani, MA. dalam Diskusi Virtual Kaukus Muda Indonesia (KMI) tentang “Urgensi Penguatan Moderasi Beragama dalam Menangkal Arus Intoleransi”, Kamis, (29/4/2021), pendidikan formal juga perlu menghadirkan hal ini.

Sebab menutut Prof. Najib, membahas persoalan intoleranasi ini, merupakan tantangan serius bagi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum intelektual. Apalagi sejak masa pandemi virus corona atau Covid-29 melanda Tanah Air ini, banyak muncul tindakan intoleran.

“Misal kita melihat dan menekan ke syiah, dianggap lebih bahaya di covid. Ini baru contoh tindakan memperihatinkan kita karena terjadi di tengah pandemi,” sebut Najib

Apalagi, lanjut profesor riset di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI ini, pandemi Covid-19 ternyata tidak menghalangi orang untuk tidak bersikap intoleransi. Bahkan, intoleransi tidak hanya tejadi di masyarakat umum, tapi juga di beberapa kampus di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Baca Juga:  Kemendagri Sosialisasikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

“Hampir 30 persen (mahasiswa) tertarik untuk menigkuti organsisasi paham radikal, bermakasud mengganti paham negera. Mahasiswa cenderung intoleran dan radikal,” bebernya.

Bahkan, Najib menyebutkan, kasus jilbab di SMKN 2 Padang beberapa waktu lalu mengindikasikan, masih ada sebagian dari masyarakat beragam yang ingin memaksakan keyakinan keagamaannya kepada mereka yang berbeda.

“Tragisnya, pemaksaan seperti itu justru dipandang oleh mereka sebagai religious virtue (kebajikan keagamaan) dan bukan sebagai pelanggaran, baik terhadap agama maupun konstitusi. Kasus jilbab ini adalah satu dari sekian kasus berkaitan dengan kebebasan beragama di Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Sejak Maret tahun lalu, ada rentetan tindakan intoleran. 16 Maret 2020 ada aliansi yang menekan Ahmadiyah, Tasik menyegel Masjid. Penyegelan pemakaman adat karukun, juga penyematan stigma buruk pada etnis Tionghoa sejak awal pandemi.

“Survei ini menjadi kenyataan. Tantangan kita ini, dekat dengan kita tidak jauh. Di lingkungan kita di kampus kita. Bisa jadi kalau kita survei di NU atau Muhammadiyah. Bisa jadi ada juga pandangan yang demikian. Kampus umum seperti UI, ITB bisa jadi lebih buruk,” demikian kata Ahmad Najib Burhani.

Baca Juga:  Kemendagri Gelar Rakor Evaluasi Aktivitas Ormas di Surabaya

Sementara, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Moch. Eksan mengatakan, jika melihat fakta yang ada, problem intoleransi semakin menggila. Bahkan bisa dibilang intoleransi ibarat janin, radiklisme ibarat bayi, terorisme anak dewasa yang lahir dari kekerasan.

“Yang jadi korban kekerasan seringkali menjadi pelaku kekerasan. Inilah spiral kekerasan. Probelm intoleransi akan terus terjadi, karena ada generasi yang keras. Maka moderasi ini harus digalakan di berbagai lapisan. Untuk mengembangkan islam yang moderat. NU jelas mengedepankan agama yang moderat,” kata Eksan. (*)

Redaktur-

News Feed