JAKARTA – BERKEMBANGNYA kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional dewasa ini telah mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang ada guna terus mendorong gerakan
Berita Utama
Kategori: Hukum
Cegah Korupsi, Ketum DPN Gepenta Peritahkan Kadernya Bantu KPK
JAKARTA – KETUA Umum DPN Gepenta Jenderal Purn. Pol, DR. Parasian Simanungkalit meminta agar seluruh jajaran Ketua DPP dan DPK Gepenta mendukung
Hazliani Jelaskan Kesbangpol DKI Terus Tingkatkan Pemahaman Kaum Muda akan Bahaya Narkoba
MEGA MENDUNG – BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta terus meningkatkan pemahaman kaum muda akan bahaya narkoba dan paham radikal.
Cegah Hoax, Mabes Polri Sediakan Unit Klarifikasi
JAKARTA – MARAKNYA berita Hoax (bohong) yang beredar saat ini sudah masuk dalam taraf yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat,
Lagi, Kesbangpol DKI Jakarta Gelar Rakor Sinergitas Pemantauan Orang Asing
JAKARTA – SEBAGAI ibukota negara, DKI Jakarta memang menjadi kota terbuka bagi orang asing, ormas asing, dan Tenaga Kerja Asing. Karena itu,
Mendagri: Kepala Desa Ujung Tombak Deteksi Dini
LAMPUNG – SEBAGAI unsur pemerintahan paling bawah, desa memegang peranan penting dalam menjamin stabilitas nasional. Sebab stabilitas di desa mempengaruhi stabilitas secara
FBN DKI Jakarta Kutuk Teror Bom atas 3 Gereja di Surabaya
JAKARTA – Forum Bela Negara DKI Jakarta mengutuk dengan keras pelaku teror bom yang menyasar umat Nasrani yang sedang beribadah di 3
Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan
JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengaku, terkejut melihat lonjakan narapidana perempuan di lembaga
Gema Kosgoro Desak KPK Umumkan Calon Tersangka Kepala Daerah Sebelum Pilkada 2018
JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Kosgoro mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebelum pelaksanaan
Kandidat Pilkada Target OTT KPK, Ini Kata Mendagri
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang masih membolehkan calon
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- Berikutnya