oleh

Kemendagri Harapkan FKUB Ikut Jaga Stabillitas Nasional

-Uncategorized-1.750 views

JAKARTA – Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo mengharapkan FKUB tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  yang ada di Provinsi dan kabupaten kota agar turut menjaga stabillitas nasional khususnya dalam masa pemilukada di tahun politik 2018 ini.

Harapan Dirjen Polpum itu disampaikan pada saat menjadi Keynote Speaker sekaligus pembicara pada Forum Diskusi Aktual (FDA) yang digelar Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal  Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Soedarmo, Forum Diskusi Aktual ini penting dilakukan dalam rangka menjalin silahturahmi Pemerintah dengan Majelis-Majelis Agama dan  Ormas Keagamaan yang bertujuan untuk meningkatnya intensitas komunikasi antara Pemerintah, Majelis-majelis Agama, dan Organisasi Keagamaan dengan harapan dapat membangun Sinergitas Pemerintah, Majelis-majelis Agama, dan Organisasi Keagamaan sehingga tercipta kondusifitas, kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam meningkatkan toleransi dan kualitas kerukunan umat beragama, mengingat masih banyaknya permasalahan yang terjadi yang belum selesai penanganannya.

Baca Juga:  Satgas Yonif Raider 323 Kostrad Rehabilitasi Rumah Ibadah di Perbatasan

Dirjen menjelaskan, antisipasi konflik dalam pemilukada itu penting dilakukan oleh FKUB guna ikut memantau, mengevaluasi sekaligus mencegah dalam tahapan pilkada mulai dari kampanye baik cagub, cabup dan calon walikota yang menyampaikan dan mengkampanyekan isu-isu agama.

“Pengalaman pemilukada di DKI luarbiasa tidak hanya bagi DKI tapi juga dirasakan seluruh daerah di Indonesia. Pengalaman ini kami harapkan tidak terjadi lagi dan kami meminta melalui forum ini agar bisa mencegah terjadinya konflik-konflik yang disebabkan oleh masalah agaama baik dengan pendirian rumah ibadah maupun hal lain yang bersumber dari masalah  agama,” harapnya.

FKUB, lanjutnya, sebagai mitra pemerintah bisa berperan sebagai salah satu bagian dari stabilitas nasional yang ikut memelihara menegakkan stabilitas keamanan nasional hingga sampai tingkat kabupaten kota.

Memasuki Tahun Politik saat ini, isu agama rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik dan ambisi kekuasaan, karena faktor politik merupakan salah satu faktor nonagama yang kerap memicu rusaknya kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, selain faktor lainya seperti ekonomi dan kesenjangan sosial.

Baca Juga:  Wapres Jusuf Kalla: HMI adalah Aset Nasional

Soedarmo mencontohkan, permasalahan yang telah terjadi di daerah dan sampai saat ini belum selesai penanganannya yaitu antara lain permasalahan pendirian rumah ibadat di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Binjai dan di beberapa daerah lainnya. Hal itu terjadi disebabkan oleh janji-janji politik yang diberikan oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Selain itu, isu penistaan agama yang pernah terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang lalu.

Dia mengharapkan, guna mencegah agar tidak terulang kembali permasalahan yang sama dikemudian hari maka harus terus digaungkan nilai-nilai pluralisme, pentingnya persaudaraan dan saling hormat menghormati agar masyarakat semakin memahami keberagamaan yang merupakan keniscayaan di negara kita.

“Saya mengharapkan kepada setiap Majelis-majelis Agama dan Ormas Keagamaan dapat memberikan pemahaman kepada umat untuk mengedepankan persamaan, toleransi dan kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkas Soedarmo. (Zul & Endi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed