oleh

Kandidat Pilkada Target OTT KPK, Ini Kata Mendagri

-Hukum, POLPUM-2.291 views

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang masih membolehkan calon kepala daerah yang terjerat OTT KPK ikut serta dalam Pilkada. Sehingga, tidak ada alasan bagi calon kepala daerah atau partai politik menyatakan mundur.

“Pemerintah belum akan berfokus pada revisi aturan yang ada. Menurutnya, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi menyukseskan Pilkada Serentak 2018. “Yang penting kami sukseskan dulu tahun ini,” kata Tjahjo usai membuka Rakernas Tim TerpaduPenangaan   Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta,  (6/3/2018).

Menurut Tjahjo, aturan ini juga sudah ditetapkan sejak tahun lalu. Bahkan, dia sempat melantik salah satu kepala daerah yang menang Pilkada, meski terjerat OTT KPK.  “Aturannya apabila (kasus hukum) belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan tidak berhalangan tetap, dan sudah diusulkan parpol, ya jalan,” kata Tjahjo.

Hingga kini, KPK telah menetapkan empat orang calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2018 sebagai tersangka karena tertangkap tangan melakukan suap. Mereka yakni calon bupati Jombang Nyono Suharli, calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, calon bupati Subang Imas Aryumningsih, serta calon gubernur Lampung Mustafa. Mereka merupakan kandidat yang di antaranya didukung PDIP, PKS, Golkar, PKB dan lainnya. (endi)

Baca Juga:  KPK Tangkap Bupati Subang Diduga Terlibat Kasus Perizinan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed