oleh

Kemendagri Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Kebijakan Bidang Partai Politik

-Politik, POLPUM-858 views

JAKARTA – Kemendagri melalui Direktur Politik Dalam Menggerlar menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Kebijakan Bidang Partai Politik.

Kegiatan bertema “Mari Kita Wujudkan Persatuan Keuangan Partai Politik yang Efektif, Efesien dan Trasnparan” ini diadakan di Hotel Golden Boutique Hotel, Jakarta, Jumat (25/5/2018) ini dibuka oleh Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi Sudiana, SE, MM., dan dihadiri Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar, Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Kemendagri, Drs. Syamsuddin, M.Si, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik, Drs. Bangun Stiohang, MM.

Dalam Sambutannya, Sesdirjen Polpum Didi Sudiana mengatakan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah perolehan suara yang dimiliki masing-masing partai politik.

“Ada 3 hal penting terkait perubahan substansi/penormaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018,” beber Didi.

Pertama, mengenai pengaturan besaran kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam PP tersebut adalah untuk tingkat pusat sebesar Rp1.000 per suara sah, Provinsi sebesar Rp1.200 per suara sah dan Tingkat 5 Kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah serta dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan APBN/APBD.

Baca Juga:  Lagi, Kesbangpol DKI Jakarta-KPK Gelar Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas untuk Caleg  

Kedua, perihal penggunaan bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan dipergunakan prioritas untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta guna menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Ketiga, terkait pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK RI melakukan audit selama 3 (tiga) bulan.

“Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit BPK,” ujarnya.

Sesdirjen menambahkan, ada  hal pokok terkait bantuan keuangan partai politik,  yang perlu diperhatikan:

Pertama, kenaikan bantuan keuangan partai politik dapat dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

Ke depan untuk membangun Partai Politik yang modern sebagai pilar demokrasi di Indonesia, perlu untuk didorong sumber keuangan Partai Politik bukan lagi dari iuran anggota atau sumbangan yang sah tetapi sepenuhnya bersumber dari keuangan negara.

Baca Juga:  Legislator Sikapi Penggantian Pejabat DKI Jakarta

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Kemendagri, Drs. Syamsuddin, M.Si mengatakan bahwa Kegiatan Sosialisasi Peraturan ini diikuti oleh 125 orang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Poldagri Provinsi se Indonesia, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat (DPP) dan Pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. (Zul dan Endi)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed