oleh

Apjati Gelar Silaturahmi dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani

-NAKER-375 views

Jakarta, Kesbang.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani memastikan permintaan Perusahaan Penempatan Pekerja  Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (Apjati) agar segera mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke sejumlah negara yang tertunda karena pendemi Corona.

Pernyataan Kepala BP2MI itu disampaikan pada saat memberikan sambutan pada kegiatan “Silaturahmi Keluarga Besar Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Bersama Kepala BP2MI, Benny Rhamdani” di Gedung Buana Vista di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/6/2020).

Kepala BP2MI hadir didampingi sejumlah Deputi dan Direktur sementara dari Apjati hadir Ketua Umum, Ayub Basalamah didampingi Sekjen, Kausar Tanjung, Ketua DPO Apjati, Faris Balfas, dan Sekretaris DPD Apjati mewakili Ketuanya yang berhalangan hadir, Ginting.

Kegiatan Silaturahmi yang diselenggarakan oleh DPD Apjati Jawa Barat dan didukung oleh DPP Apjati ini dihadiri 150 lebih anggota P3MI dan diikuti 11  DPD Apjati seluruh Indonesia melalui fasilitas Webinar .

Baca Juga:  Gubernur Anies Tetapkan UMP DKI 2018 Rp 3.648.035

Menurut Benny, negara memastikan bahwa hambatan penempatan itu ada pada Kepmen 151. “Pastilah kita akan cabut Kepmen 151. Negara sadar persis bahwa calon PMI yang kemaren terunda tidak diberangkatkan maka menambah angka penangguran di dalam negeri. Kendala pemberangkatan ini ada di Kepmen 151 dan BP2MI sudah memberi masukan kepada Kemenaker terkait pembukaan kembali penempatan PMI ke sejumlah negara penempatan yang sempat tertunda. Masukan kita disetujui Kemenaker dan kita akan mengundang anggota P3MI dan Apjati untuk membahas teknis penempatannya dalam waktu dekat ini” ujar Benny menegaskan kembali kepada apjatnews.id.

Dalam pertemuan dengan Bu Menteri, Benny menambahkan, sepanjang negara penerima PMI tidak memberlakukan lockdown dan tidak menolak masuknya tenaga kerja asing, maka kita akan segera menempatkan kembali PMI. Bagi kita, jika kedua kompenen itu terpenuhi ditambah dengan prosedur penempatan PMI dari daerah mengikuti standar protocol kesehatan dari mulai berangkat dari rumah sampai ke Bandara.

Benny menuturkan bahwa hampir semua negara kini sudah bersedia menerima PMI. Terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan bagi PMI ke wilayah Asia Pasifik, Benny menegaskan bahwa kebijakan itu dibuat untuk memerdekakan PMI dari semua beban biaya penempatan. Itu artinya negara memastikan hadir, dan kami meminta Apjati dan stake holder terkait lainnya juga mendukung kebijakan Zero Cost.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah mengatakan dukungannya kepada kebijakan Zero Cost penempatan PMI ke wilayah Asia Pasifik yang akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Apjati mengakui bahwa kebijakan ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pihaknya mendorong akan pemerintah segera mengumumkan kebijakan zero cost ini kepada masyarakat.

“Kebijakan Zero Cost ini jika terlambat diterapkan 1-2 bulan, maka milyaran uang PMI akan dinikmati para rentenir sehingga Apjati bersikeras meminta Kepala BP2MI agar segera menandatangi kebijakan Zero Cost ini,” papar Ayub.

Ayub juga memastikan, bahwa kebijakan Zero Cost ini tidak akan mengurangi gaji PMI yang akan diterima majikannya di luar negeri. Bahkan pihaknya memastikan bahwa dengan adanya Perkabadan Zero Cost ini gaji PMI akan naik dari Rp5 juta menjadi hingga Rp9 juta.

“Kami yakin bahwa Perkabadan Zero  Cost ini akan banyak membuka penempatan PMI dan kan akan mengawal Perkabadan agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Ayub. (Fadel)

News Feed