oleh

Kemendagri: Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Dan Kemudahan Berinvestasi Di Daerah

“Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 ini melanda seluruh dunia dan dampaknya bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori saat menggelar rapat kootdinasi bersama pemerintah daerah untuk menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah secara virtual, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Januari 2021.

Hudori menjelaskan, overview ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan sejak 2020, bahwa pada kuartal 3 Tahun 2020 ekonomi Indonesia membaik. Artinya masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di Tahun 2021, dengan proyeksi pada kisaran 4.5% – 5.5%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, tentunya perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah yang baik, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Baca Juga:  Ops Penertiban Protokol Kesehatan, 34 Pelanggar Di beri sanksi sosial

Kemudian, berkaitan dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Hudori berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan bahkan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini.

Oleh karena itu, Hudori mengajak pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD, di antaranya dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan di akhir tahun anggaran.

“Jadi sekali lagi, pelaksana kegiatan ini memperhatikan realisasi penerimaan di daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain: pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” jelasnya.

Selanjutnya, Hudori juga meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Kemudian, Hudori mengatakan bahwa sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga bagaimana cara pemda memperkuat iklim investasi daerah. Dengan demikian, daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. (infokabinet.id)

Baca Juga:  Tokoh Tokoh Politik Bahas Money Politic

Pewarta : Sfn

News Feed