1. SBPLEM- Serikat Buruh Pekerja Logam  Elekttronik  & Mesin Perisai Pancasila mencatat bahwa ini adalah beberapa Proyek Pemprov. Riau yang Perusahaan pemenang tender tidak beralamat di Provinsi Riau sebagai berikut :
2. 

1. Pembangunan Jl. Simpang Muara Takus dengan Pemenang tender PT. Teknik Kualiva Engineering yang beralamat di Jl. Belati Raya Kota Padang dengan nilai Proyek 9,7 Milyar Rupiah.

2. Pembangunan Jl. Tembilahan Enok dengan pemenang Cv. Mutiara Zhofa beralamat di Kota Jambi dengan nilai 7,5 Milyar Rupiah.

3. Pembangunan Jl. Simpang Kualu Mandah dengan pemenang tender CV. Fajar Cahaya Berdikari beralamat Kota Jambi dengan nilai Proyek 6,5 Milyar Rupiah.

4. DED Jembatan penghubung ruas Jl. Bengkalis Ketam Putih menuju Tanjung Padang Teluk Belitung dengan Pemenang Perusahaan PT. Lapi Ganes Hatatama yang beralamat di Bandung, Jawa Barat dengan nilai 7,4 Milyar Rupiah.

5. Pemeliharaan Jembatan Padamaran Kab. Rokan Hilir dengan Pemenang Proyek PT. Agciran Teknik beralamat Jl. Atelit Ciamis, Depok Jawa Barat dengan nilai proyek 33 Milyar Rupiah.

6. Belanja modal pembangunan kesehatan DAK layanan kardio vaskuler Pembangunan dan rehabilitasi RS. Layanan jantung terpadu, dengan perusahaan pemenang PT. Griya Portuna yang beralamat di Jl. Iskandar kota Waringin Barat, Kalimantan tengah dengan nilai 20,9 Milyar Rupiah.

7. Rekonstruksi peningkatan jalan kapasitas struktur Jl. Bagan Siapi-api dengan pemenang tender PT. Vetia Deli Cipta yang beralamat di Deli Serdang, Sumatra Utara dengan nilai Proyek 29,6 Milyar Rupiah.

8. Pembangunan fisik quran centre dengan pemenang tender PT. Renata Gina Abadi yang beralamat di Medan, Sumatra Utara dengan nilai proyek 23,5 Milyar Rupiah.

9. Pembangunan kawasan Masjid An-nur dengan pemenang proyek PT. Bersinar Jesstive Mandiri yang beralamat di Jl. Pondok kopi raya, Jakarta timur.

10. Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Jl. Sudirman dengan pemenang Proyek PT. Raja Oloan yang beralamat Deli serdang, Sumatra utara dengan Nilai 14,9 Milyar Rupiah.
[21/2 12.34] Rusdi RSP: Riau 5

Dalam catatan SBPLEM-Perisai Pancasila, bahwa keterangan nama kegiatan di atas adalah Perusahaan yang tidak beralamatkan di Provinsi Riau, Tentunya tidak membayar Pajak di Provinsi Riau namun mendapatkan pekerjaan di Provinsi Riau, mengambil Uang dan Keuntungan dari Proyek pekerjaan di Provinis Riau lalu membawa nya ke daerah asalnya. Ini juga pandangan kita bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada pengusaha daerah dan tenaga kerja lokal.

Dalam pengelolaan yang tidak tepat tersebut adanya Potensi upaya intervensi yang dalam hal ini SEKDA PROVINSI RIAU sebagai Pejabat Eselon 1 Terhadap tender Proyek yang berpotensi di intervensi terhadap panitia lelang serta OPD yang berpotensi merugikan keuangan negara atas kebijakan yang tidak tepat, sehingga berpotensi adanya transaksi terhadap memuluskan pemenangan tender yang berdampak kegiatan Proyek tersebut tidak selesai atau mangkrak.

Maka dari itu kami mendesak KejaTi Riau untuk mengawasi dan mengusut tuntas kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Riau yang berpotensi menguntungkan kepentingan kelompok dan merugikan UANG rakyat.

Atas apayang kami, SBPLEM-Perisai Pancasila menuntut : Usut tuntas Anggaran Tahun 2019 Jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,51 Triliun Rupiah, Transfer dana Perimbangan pusat 5,39 Triliun Rupiah total 8.7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 APBD Provinsi Riau berjumlah total 8,6 Triliun Rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 APBD Provinsi Riau berjumlah 9,71 Triliun Rupiah dan pada tahun 2022 total APBD 8,9 Triliun Rupiah yang bersumber dari PAD, pajak, dana pemerataan bagi hasil pusat kepada daerah dan lain-lain yang tentunya wajib di awasi dan di jaga agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat Provinsi

Dapat kami sampaikan rincian anggaran tahun 2019-2022 sebagai berikut :

SALAH SATU JENIS REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2019
Salah satu jenis realisasi anggaran pada tahun 2019 adalah :

1. Belanja Pegawai 2.290.742.770.387,00

Belanja Barang dan Jasa 2.020.341.078.308,34

Belanja Hibah 1.263.951.416.257,66

Belanja Bantuan Sosial 116.769.703.381,82

Belanja Modal 1.161.037.468.852,18

JUMLAH BELANJA OPERASI 5.691.804.968.334,82

Tahun anggaran 2020

2. Belanja Pegawai 2.357.537.903.713,

Belanja Barang dan Jasa 2.263.891.179.213

Belanja Hibah
K1.314.397.460.719,

Belanja Bantuan Sosial 34.879.928.240,00

JUMLAH BELANJA OPERASI 5.970.706.472.007,48

Ada kejanggalan yang dalam hal ini masuk dalam Ranah aparatur penegak hukum dalam hal ini KejaTi Riau, bahwa ada anggaran sebesar 99 Miliyar Rupiah sebagai anggaran biaya tidak terduga yang di realisasikan pada tahun 2020, maka dari itu sebagai kontrol sosial dalam hal ini serikat buruh dan pekerja logam elektronik mesin Perisai Pancasila Mendesak kejaTi Riau untuk memeriksa Bagian Keuangan Pemprov. Riau atas JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA TAHUN 2020 : Sebesar 99.091.636.754,00 Miliyar Rupiah. Sebagai Pemborosan belanja anggaran yang wajib di pertanggung jawabkan.

Karena itu, kami mendesak Kejati Riau untuk mengawal serta segera periksa dan Usut tuntas Dugaan Gubernur Riau dan Sekda Provinsi Riau dalam Potensi intervensi Kegiatan Lelang Proyek APBD Provinsi Riau tahun 2021 dan tahun 2022 dan tahun 2023 semua penggunaan uang negara baik di OPD Provinsi Riau atau unit Pelelangan ULP. Di beberapa OPD Dan dinas-dinas di Provinsi Riau di antaranya :

• DINAS PUPRPKPP

• RSUD ARIFIN AHMAD

• RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

• RSUD PETALA BUMI

• DINAS SOSIAL

• DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

• DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

• DINAS PERHUBUNGAN

• DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

• DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

• DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

• BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

HAL INI BERTUJUAN AGAR UANG APBD PROVINSI RIAU TIDAK TERJADI PENYELEWENGAN YANG MERUGIKAN NEGARA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIMPANGAN PADA MASYARAKAT PROVINSI RIAU TERUTAMA KEPADA PARA BURUH DAN PEKERJA LOKAL.