Januari 22, 2022

Respons Pengesahan UU HKPD, MIPI Gelar Webinar “Memahami Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”

Jakarta – Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Desember 2021 lalu

Berita Utama

Mengenal Kinerja B2P3 Kabupaten Pelalawan

Audiensi DPP Pemuda Melayu ke Gubernur Sumbar

Luar Biasa! Tiga Ketua Umum DPP IMM Beda Generasi Berkumpul di Musyda IMM Jatim, Inilah Pandangan-nya

Sebelum Kemerdekaan Kampar sudah Memiliki Raja

NIK Akan Dipakai Sebagai Nomor Kepesertaan BPJSKes

Kategori: Opini

Respons Pengesahan UU HKPD, MIPI Gelar Webinar “Memahami Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”

Nasional, Opini|Januari 22, 2022

Jakarta – Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Desember 2021 lalu

Anang Iskandar: Nia Rahmadani dihukum penjara, itu salah tapi kaprah

Opini, Umum|Januari 19, 2022

Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenjarakan Nia Rahmadani cs yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai

Sampaikan SK PW Banten, Eko Pranoto : Provinsi Banten potensial salah satu barometer Nasional PMI

Opini, Redaksi|Januari 10, 2022

Tangerang, Sabtu (08/01/2022) Bertempat di Resto Lesehan Anto Sea Food, Neglasari Tangerang, hadir bersama-sama Sekjend Federasi Buruh dan Pekerja Patriot Pancasila Capt.

BAHAYA HOAX DAN PERLUNYA TINDAKAN HUKUM

Nasional, Opini|Januari 6, 2022

Sebelum membahas bahaya hoax (bohong atau kebohongan) dalam suatu sistem sosial (negara), perlu diurai pemadanan kata “berita” dengan kata “hoax,” dan kata

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO

Nasional, Opini|Januari 5, 2022

1. Pasien Covid-19 varian Omicron pertama terdeteksi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Respon Ketua MPR RI : A. Meminta masyarakat untuk tetap

Mengingatkan Junimart Jangan Asal Bicara !!!!

Opini, Umum|November 22, 2021

Pernyataan Anggota DPR RI Junimart Girsang untuk membubarkan dan atau memberi sanksi terhadap Ormas Pemuda Pancasila melalui medsos adalah merupakan pernyataan ngawur.

No More Posts Available.

No more pages to load.