Dirjen Bangda Kemendagri Apresiasi Adanya Mall Pelayanan Publik Pembangunan Di Kota Palembang

PALEMBANG, – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menyampaikan,  pembangunan makro di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan capaian yang baik termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 3,58% setelah sebelumnya terkontraksi -0,11%.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, di Hotel Santika Premiere Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/04/2022).

Musrenbang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia para bupati/walikota dan ketua DPRD se-Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPK wilayah Sumatera Selatan, Kepala LKPP secara onling/daring,  jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Anggota DPR dan DPD Dapil Sumatera Selatan, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se-Sumatera Selatan, Pimpinan BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers.

Tema dari pelaksanaan Musrenbang yaitu “Sumatera Selatan Maju untuk Semua” telah mendukung RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Teguh Setyabudi juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Diungkapkan Teguh, pertumbuhan ekonomi di Sumsel itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia Subandi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diharapkan pulih pada 2023, sehingga diharapkan dengan tema RKP yang diangkat yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” berpengaruh terhadap pencapaian Sumatera Selatan.

Lebih lanjut, Teguh menambahkan pemerintah daerah provinsi Sumsel perlu memberikan atensi lebih terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP), kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena masih di bawah rata-rata nasional. “Untuk itu, ke depan perlu disiapkan strategi efektif dan tepat untuk mencapai target-target tersebut,” imbuh Teguh.

Teguh meminta Pemda dapat memberi prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. “Alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM, harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Beberapa capaian SPM yang belum tercapai diharapkan pada tahun 2022 ini dapat dicapai sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021,” terang Teguh.

Selain itu, Teguh menjelaskan mengenai prevalensi angka stunting di Sumatera Selatan yang masih masih di atas standar yang ditentukan oleh WHO (20 persen), yaitu 24,8 persen pada 2021. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TP-PKK di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pengelolaan Posyandu agar TP-PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD.

Teguh juga menyampaikan program dan kegiatan serta mengenai potensi daerah salah satunya melalui sektor pariwisata yang harus mendapat perhatian Pemda, antara lain pengembangan potensi daerah pariwisata di Sumatera Selatan adalah suatu peluang yang dapat dioptimalkan. Sumatera Selatan memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata kuliner, alam, religi, budaya dan lain-lain.

Teguh mengapresiasi terhadap adanya Mall Pelayanan Publik Pembangunan di Kota Palembang diharapkan ke depan juga mulai banyak daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang menyusul membuat MPP. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat peningkatan kemudahan berusaha dan meminimalisasi KKN.

Teguh juga menekankan Pemda diminta menindaklanjuti Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemda agar selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang telah terbentuk di tiap daerah.

Sebagai penutup, Teguh menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun RKPD Tahun 2023, agar menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Nasional dan RPJMD Tahun 2018-2023; penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19; serta pemerintah Sumatera Selatan segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengutarakan hal serupa, bahwa pemerintah Sumsel membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Selain itu, Herman juga menyampaikan beberapa isu yang ada di Sumsel antara lain: masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); masih rendahnya daya saing komoditas pertanian dan perkebunan; serta perkembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan masih terkendala. (Sfn)