Kemendagri Gandeng USAID-ERAT, Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Pengaduan dan Informasi

Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama The United Stated Agency for International Development (USAID) melalui Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat (ERAT) berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan dan informasi publik. Ikhtiar itu diawali dengan Lokakarya Penajaman Rencana Kerja Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik, yang berlangsung mulai tanggal 7 hingga 10 Februari 2023 di Grand Dafam Signature Hotel, Surabaya.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Puspen Kemendagri merupakan salah satu Implementing Agency (IA) Program USAID-ERAT yang memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan program pemerintah. Salah satu di antaranya adalah melalui peningkatan kinerja pengelolaan dan penguatan monitoring evaluasi pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau dikenal SP4N-LAPOR!, serta keterbukaan informasi publik.

“Untuk memastikan program kerja sama dapat berjalan dengan baik, maka Pusat Penerangan bersama dengan USAID memandang perlu menyelenggarakan workshop atau lokakarya penajaman rencana kerja pengelolaan pengaduan dan informasi publik. Kegagalan dalam menyusun rencana kerja yang kuat, tentunya akan berkontribusi dalam kegagalan pelaksanaan program secara keseluruhan” ujar Benni.

Melalui gelaran lokakarya ini, Benni berharap 6 provinsi dan 30 kabupaten/kota lokasi program dapat memahami konsep dan desain program pengelolaan pengaduan dan informasi publik yang akan didukung oleh USAID-ERAT secara lebih komprehensif. Harapan lainnya yakni memahami progres implementasi, tantangan, serta permasalahan pengelolaan pengaduan dan informasi publik di masing-masing lokasi program.

“Serta selanjutnya dapat menyusun dan menyepakati rencana kegiatan yang akan ditindaklanjuti untuk mewujudkan tata kelola pengaduan yang mudah, terpadu dan tuntas, yang pada akhirnya dapat menjadi rujukan dalam perbaikan kebijakan. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi publik, agar dapat dipenuhinya hak dan kebutuhan publik atas informasi sesuai dengan standar layanan yang sudah ditetapkan menuju well informed society” ujarnya.

Di lain sisi, dirinya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim USAID-ERAT dan semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga lokakarya tersebut dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Natalisa mengapresiasi langkah Kemendagri dan USAID-ERAT yang telah berkomitmen menjalankan kerja sama tersebut. Komitmen tersebut diharapkan bisa tetap sinergis dan berkelanjutan demi perbaikan pelayanan publik.

“Sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saya sangat mengapresiasi komitmen yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya untuk mendorong optimalisasi pengelolaan pengaduan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,” terangnya.

Dirinya berharap, kehadiran semua pihak dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran berharga untuk menumbuhkan kesadaran bagi instansi penyelenggara. Hal ini terutama dalam memperhatikan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan yang mudah, terpadu, dan tuntas.

“Berdasarkan dengan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita sebagai penyelenggara harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif,” jelasnya.

Sebagai informasi, lokakarya ini diikuti oleh pejabat pemerintah daerah (Pemda) lokasi program yang menangani urusan pengelolaan pengaduan dan informasi publik, perwakilan dari Ombudsman, Kemendagri, Komisi Informasi Pusat, dan Tim USAID-ERAT. Dalam lokakarya tersebut turut hadir sejumlah narasumber di antaranya akademisi dan praktisi, pejabat lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Pemda, serta perwakilan non government organization.

Puspen Kemendagri