Homepage / Nasional Kepala BPSDM Kemendagri: APIP Dituntut Lebih Komprehensif Dalam Tugas Pengawasan
oleh

Kepala BPSDM Kemendagri: APIP Dituntut Lebih Komprehensif Dalam Tugas Pengawasan

-Nasional-2.056 views

Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebanyak dua angkatan pada tanggal 14 hingga 18 Maret 2022 di Hotel Harper by Aston, Jakarta.

Penyelenggaraan diklat bertujuan untuk membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki kemampuan dalam reviu dan telaah RKA-PD. Dengan demikian, diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dianggarkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran yang sangat penting serta strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. APIP selaku Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

“APIP dituntut untuk lebih mengetahui secara komprehensif atas pemahaman perencanaan dan penganggaran, karena sejatinya tugas dan fungsinya adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Tidak hanya pada saat pertanggungjawaban atas pelaksanaannya saja, tetapi dimulai sejak disusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai dasar penyusunan APBD,” katanya, Senin (14/3/2022).

Sugeng mengingatkan, reviu terhadap RKA-PD akan dapat meningkatkan kualitas APBD dan/atau perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahannya. Hal ini membuat prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat sejalan dan tercapai secara efektif dan efisien.

Di akhir sambutannya, Sugeng berharap melalui pembekalan diklat tersebut para peserta dapat mempersiapkan diri terhadap persaingan dengan menanamkan konsep bekerja bersama-sama atau kolaborasi.

Kegiatan diklat ini didukung pula oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, di antaranya berasal dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan BPSDM Kemendagri.

(Sfn)

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

331 komentar

  60. Ping-balik: 1security

  71. professional dissertation help
    [url=”https://examplesofdissertation.com”]thesis and dissertation writing[/url]
    rfp writing services

  82. best casino welcome bonus
    [url=”https://trust-online-casino.com”]online casino with free signup bonus real money usa[/url]
    online casino best bonus

  93. Ping-balik: A片
  326. Ping-balik: 3malleable

News Feed

Nasional|Januari 31, 2023
  JAKARTA – kesbang.com-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melaksanakan Rapat Pembahasan Kendala dalam Proses Kepemilikan Hunian

Nasional|Januari 29, 2023
  BANDUNG – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan

Nasional|Januari 20, 2023
  JAKARTA (20/01) – Seiring dengan kenaikan harga BBM pada beberapa waktu lalu, untuk menyikapinya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Nasional|Januari 20, 2023
  JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo membuka event “Gerak Kreatif UMKM” yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha

Nasional|Januari 20, 2023
Catatan Awal Tahun 2023 Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Fakultas Hukum, Ilmu Sosial &