Homepage / Nasional Lantik 306 Pejabat Fungsional, Dirjen Otda Apresiasi Pemprov Sulsel atas komitmennya jalankan perintah Presiden
oleh

Lantik 306 Pejabat Fungsional, Dirjen Otda Apresiasi Pemprov Sulsel atas komitmennya jalankan perintah Presiden

-Nasional-1.744 views

JAKARTA -– Sebanyak 306 Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Selatan dilantik menjadi pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan pada Senin, (27/12/2021) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dipimpin langsung Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Pelantikan dilakukan setelah melalui proses tahapan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan nomor 800/8134/otda tanggal 9 Desember 2021, dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/712/M.SM.02.00/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden, yang menginginkan paling lambat 31 Desember 2021, pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya terdiri dari 5 level menjadi 2 level saja.

Berdasarkan evaluasi Kemendagri, Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan termasuk Provinsi yang cepat merespons perintah Presiden tersebut. Hal ini terbukti, dengan dilantiknya 306 pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, sehingga struktur organisasinya lebih sederhana.

Atas capaian tersebut, Kemendagri memberi apresiasi yang tinggi kepada Plt. Gubernur Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya, atas komitmen dan kerja keras dalam melaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional.

“Kami (Kemendagri) memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemda Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjalankan perintah Presiden,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Dengan dilantiknya pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memiliki kemampuan untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang terus berubah. Dengan begitu, proses pelayanan dan pengambilan keputusan semakin cepat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

“Kepada gubernur dan bupati/wali kota yang belum melantik, untuk segera melakukan pelantikan terhadap pejabat administrasi yang telah mendapat persetujuan penyetaraan jabatan dari Mendagri paling lambat 31 Desember 2021,” pungkas Akmal.

(m.otonominews.co.id)

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

175 komentar

  62. Ping-balik: 1half-brother

  73. dissertation writing services uk
    [url=”https://examplesofdissertation.com”]dissertation help leicester[/url]
    writing an abstract for a dissertation

  77. masters dissertation writing services
    [url=”https://professionaldissertationwriting.com”]dissertation help methodology[/url]
    dissertation editing services

  83. casino no deposit welcome bonus
    [url=”https://trust-online-casino.com”]casino games for money[/url]
    online casino with free signup bonus real money usa

News Feed

Nasional|Oktober 30, 2022
Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 dari bawah laut Tanjung Kayu

Nasional|Oktober 29, 2022
Jakarta- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendorong persatuan kementerian/lembaga (K/L) dan masyarakat untuk menghadapi ancaman resesi dunia. Pesan ini MIPI sampaikan dalam

Nasional|Oktober 29, 2022
  JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menerima Wakil Gubernur Sumatera Utara sekaligus Pembina

Nasional|Oktober 27, 2022
  Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang setiap tahun diperingati oleh Bangsa Indonesia adalah hasil pemikiran para pejuang atau pendiri bangsa

Nasional|Oktober 27, 2022
  Badung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Komitmen tersebut dilaksanakan salah