Melawan Lupa, Waspadalah dengan penampilan dan janji kandidat-Bagian 2

_Renungan Malam Jelang Pilpres 2024_
————————————

_Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri The Activist Cyber._

Belajar dari Pilpres 2014 dan Jokowi – Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden. Saat Pilpres 2014, salah satu Juru Kampanyenya (Jurkam) adalah Anies Baswedan.

Atas kerja Anies Baswedan sebagai Tim Sukses Jokowi – JK pada Pilpres 2014 kita patut akui, bahwa Anies Baswedan memiliki kontribusi besar atas terpilihnya Jokowi sebagai Presiden.

Ada sebagian yang tidak cocok dengan cara kepemimpinan Jokowi, itu adalah realitas yang harus kita hormati. Apalagi kita sepakat anut sistem demokrasi, yang mana kita harus hormati perbedaan.

Jelang Pilpres 2024, banyak pendapat yang mengatakan bahwa kekurangan Jokowi akan dapat diatasi oleh Bacapres2 yang kelak terpilih menjadi presiden, dan mereka saat ini telah melakukan berbagai kampanye guna mendapat simpati dan dukungan mayoritas rakyat.

Kampanye adalah bagian politik, dan politik seni mencapai segala kemungkinan. Kemungkinan bisa berhasil atau sebaliknya.

Kampanye adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh kandidat bersama tim suksesnya. Soal nanti rakyat mau percaya atau tidak kepada kandisat, itu biar rakyat yang menilai.

Pastinya publik jangam diatur-atur soal figur kandidat, sebab rakyat yang paling merasakan asam dan manisnya suatu janji kandidat jelang Pemilu/Pilpres.

Soal biaya kampanye, bahwa biaya modal kampanye harus dikembalikan kepada pemodal dalam bentuk proyek pembangunan oleh kandidat pemenang pemilu, bukan lagi rahasia. Rakyat paham betul soal ini.

“Jangan terima yang bayar” barangkali hanya menjadi slogan saja, apalagi keadaan ekonomi semakin sulit, ditambah tak sedikit kandidat yang terpilih ingkari janji kampanyenya.

Dari kandidat yang penampilannya sederhana, santun, murah senyum, dll, rakyat punya kisahnya dan catatan khusus.

Soal modal kampanye, jarang terjadi tim sukses alami rugi alias bangkrut, sebab biasanya timses dibayar sebagai tenaga profesional atau dijanjikan jabatan dll, jika kelak kandidatnya menang.

Yang kerap alami kerugian dalam soal biaya Kampanye yaitu pemodal atau bandar. Kadang kandidat juga alami kerugian finansial jika ia keluarkan modal, tapi hal ini tidak berlaku kepada kandidat yang hanya modal aji mumpung dan pelit.

Kembali ke soal Pilpres 2024, ada keyakinan publik bahwa Capres mengklaim sebagai Bacapres antitesanya Jokowi lah yang akan banyak didukung rakyat, alias akan menangkan pilpres.

Apakah benar pendapat itu?

Jawabannya belum tentu benar. Apalagi jika kita meyakini hasil beberapa lembaga survey terkait data real ketidak puasan publik kepada Jokowi sekitar 27%. Tentu label antitesa Jokowi akan minim dukungan publik.

Namun sebaliknya jika data survey tersebut hoax, maka bacapres yang klaim dirinya antitesa Jokowi memiliki peluang besar akan terpilih sebagai presiden sangat besar.

Pertanyaan, apakah keberuntungan Bacapres tersebut yangbkemudian setelah menjadi presiden akan pro kepada rakyat? Tak ada satupun yang dapat menjaminnya.

Apapun pendapat itu, bahwa sejatinya pemilu itu harus berkualitas, harus didasari oleh kecerdasan para pemilihnya. Bukan keyakinan yang diakibatkan oleh pengaruh janji dan propaganda kandidat dan timsesnya.

Kenyataannya yang akan dihadapi kemudian, bukan berarti publik harus serta merta percaya, dan setuju dengan janji2 para bacapres/capres seperti Ganjar, Puan, Anies, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dll.
Atau otomatis harus setuju dengan siapapun yang mengklaim dirinya antitesa atau bukan antitesa Jokowi, dll.

Kita harus terus kritisi siapapun Bacapres/Capresnya.

Kita jangan mudah jatuh cinta melihat penampilan apalagi percaya dengan berita2 soal keunggu4lan dan prestasi kandidat. Ingat ini soal nasib hidup 260 juta rakyat kedeoan.

Kita harus belajar dari pilpres sebelumnya. Betapa saat itu hadir para kandidat salam setiap kampanyenya dengan berbagai informasi prestasi hasil kerjanya serta janji2 jika terpilih kelak menjadi Presiden akan pro rakyat.

Ingat, masa depan bangsa negara ini ada pada kecerdasan kita dari pengalaman buruk dari janji2 kandidat disetio pemilu, pilkades, Pilkada, pileg, pilpres.

Pilpres sekarang adalah potret keadaan sebelumnya, dimana yang satu saling mempengaruhi yang lain.

Tak ada yang baru dalam pilpres ini. Semua kandidat dan timsesnya ingin kuasa dan mengatur bangsa negara ini. Namun hendaknya hal itu harus mesti kedepankan kepentingan bangsa negara dengan nyata, bukan sekedar janji. Perlu segera dibuatkan kontrak atau janji politik yang seberat-beratnya agar kandidat tak ingkar janji kelak, atau apapun bentuk cara yang lainnya, sebab memang sulit menjamin kandidat tak akan ingkar janji. Segalanya akan berbeda setelah memangku jabatan. Bahkan kadang hukum pun dapat dibolak-balik.

Waspada janji2 para kandidat dimusim Kampanye saat ini.