Nyata Pelanggaran HAM Berat dalam Vonis 26 tahun terhadap dr Tunggul P Sihombing!

Hukum538 views

 

Jakarta–Sesuai perintah UU, korban harus segera lepas / bebas demi hukum

“Pernyataan Mahfud MD Sebagai Ahli Hukum Dan Sekarang Menko Polhukam RI Menyatakan: “Negara Akan Hancur Jika Kebenaran Dan Keadilan Tidak Ditegakkan” (Antara News.com, 31 Juli 2018).
Merujuk Kasus dr. Tunggul P. Sihombing MHA Dengan Hukuman Pemidanaan 26 Tahun Penjara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burung Dengan Anggaran Rp. 2,2 Triliun TA 2008-2011 Di PT Bio Farma Dan Unair Surabaya, Terjadi Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Berat Hanya Demi Membela Penguasa Dan Pengusaha Pelaku Kejahatan. ” Papar Jalaluddin ketua forum jurnalis peduli keadilan (FJPK) kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/5/2023)

Berikut faktanya:

Pelanggaran HAM I, Berdasarkan Temuan Fakta Dan Fakta Hukum Yang Ada, Aparat Penegak Hukum (Polri / KPK, JPU Kejaksaan) Dan Lembaga Pengadilan Di Semua Tingkatan, Mengabaikan Amanat UUD 1945, UU Tentang KUHAP, KUHP Dan UU Sumber Hukum Pidana Materiil Lainnya, Sebagai Acuan Proses Beracara Pidana, Menentukan Duduk Perkara Sebenarnya, Kualitas Perbuatan Melawan Hukum Guna Menentukan Berat Ringannya Hukuman Hingga Proses Pelaksanaan Eksekusi (Error In Procedure)

Pelanggaran HAM II, Yaitu Dengan Sengaja Aparat Penegak Hukum Melakukan Kelalaian Atau Kedalahan Nyata Untuk Menetapkan Unsur Seseorang (Barang Siapa), Adalah Unsur Utama Dan Pertama Untuk Menentukan Adanya Subjek Hukum Dari Suatu Peristiwa Pidana. Berdasarkan Temuan Fakta, Adanya Kesalahan Nyata Pengadilan Disemua Tingkatan Dengan Menyatakan dr. Tunggul P. Sihombing, MHA Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2008-2011, Mengabaikan PPK I TA 2008 Adalah Nandi Pinta Dan PPK Ke III TA 2011 Adalah Desak Made Wismarini. Selain Itu KASASI Menyatakan Sebagai Tokoh Pembangunan Merauke Papua. Dalam Perkara Tidak Ada Hubungan Dengan Merauke Papua (Error In Persona). (putusan.mahkamahagung.go.idNomor: 120/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.Hal 6-7; 761;

780)

Pelanggaran HAM III, Yaitu, Kesalahan Nyata Menetapkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Berfadarkan Temuan Fakta Hukum Yanf Ada Majelis Hakim Disemua Tingkatan Khususnya KASASI Untuk Perkara TIPIKOR Tidak Menilai, Memeriksa Dan Mengadili Berdasarkan Duduk Perkara Sebenarnya Dengan Sengaja mengabaikan Hasil Audit Investigasi BPK & Fakta Persidangan. Temuan Fakta SFS Menkes Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pengguna Barang Memerintahkan / Menetapkan / Mengetahui Berbagai Perbuatan Melawan Hukum: 1). Proposal Dan Feasibility Study Yang Tidak Layak; 2). Perencanaan Dan Anggaran Yang Tidak Sesuai Dengan UU; 3). Terjadi Mark Up Kegiatan & Anggaran Yang Semula Rp.450 Miliar Menjadi Rp.2.2 Triliun; 4). Menetapkan PT. AN DKK Sebagai Penyedia Barang Jasa Yang Tidak Mempunyai Kapasitas & Kompetensi; 5). Menghentikan Kegiatan Untuk Pencitraan Dengan Mengabaikan Rekomendasi LKPP, LHA BPKP & LHP BPK; 6). Mempengaruhi Proses

Hukum Antara Lain Memindahkan Proses LIDIK Dari KPK RI Menjadi SIDIK Di Bareskrim Polri, Tidak Dihadirkan Sebagai Saksi Fakta Dengan Berbagai Alasan (Error In Objecta). (putusan.mahkamahagung.go.idNomor: 120/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.Hal 523-525)

Pelanggaran HAM IV, Yaitu Katakan dr. Tunggul P. Sihombing, MHA Harus Dihukum Seberat Beratnya, Namun Sesuai Prinsip Bahwa Proses Hukum Dan Putusan Hakim Harus Mempunyai Azas Kepastian Hukum, Maka Putusan Hakum Sebagai Mahkota Kemuliaan Dan Profesionalisme Hakim – Berdasarkan Perintah UU, Petikan / Salinan Putusan Yang Diberikan Untuk Dasar Melakukan Eksekusi, Harus Ditanda Tangani Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti. Berdasarkan Temuan Fakta, Berbagai Kesalahan Nyata Tentang Hal Petikan / Salinan Putusan, Antara Lain:

1. Kesalahan Nyata Putusan Hakim Untuk KASASI Perkara Tipikor No 53 K/Pid.Sus/2016

Dasar Untuk Melakukan EKSEKUSI Tidak Ditanda Tangani Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti. Hal Ini Tidak Sesuai Pasal 200 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat (2) UU No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Kesalahan Nyata Putusan PENINJAUAN KEMBALI Perkara Tipikor Nomor 22 PK/PID.SUS/2018. Sejak Diajukan Upaya PK, Sudah 5 (Lima) Tahun Tidak Dijawab Dan Putusan Tidak diberikan Kepada Para Pihak. Hal Ini Tidak Sesuai Pasal 52 Ayat (2) UU

No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 02/2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan.

3. Kesalahan Nyata Putusan Banding Perkara TPPU Nomor 53/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI Yang Menyatakan Bahwa Perkara TPPU Sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Selain Tidak Ditanda Tangani Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Juga Sudah Lebih 6 Tahun Belum Di Eksekusi. Hal Ini Tidak Sesuai Pasal 200 Juncto Pasal 270 Dan Pasal 277 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat (2) UU No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelanggaran HAM V, Yaitu Rutan / Lapas Melegalisasi Dan Legitimasi Berbagai Kesalahan Nyata Dari Proses Hukum Terutama Petikan / Salinan Putusan Dasar Untuk Eksekusu Yang Melanggar UU.

“Selain Itu Harta Korban Yang Disita Sudah Lebih 6 Tahun Sejak Perkara Berkekuatan Tetap Belum Dieksekusi. Hal Ini Berdampak Hak Untuk Mendapat Remisi Belum Pernah Diperoleh
Adakah Harapan Bahwa Hukum Menjadi Panglima? ” Pungkasnya

Lipsus: TM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

26 komentar

News Feed