Pemerintah dan Pihak Swasta Patut Memaksimalkan Fungsi dan Peran Media Sosial di Indonesia*

Jacob Ereste :

Sikap tanggap dan kepedulian pemerintah — pusat maupun daerah — memang harus digedor dan dibangunkan untuk memberi perhatian pada media online yang berbasis internet agar dapat maksimal peran dan ikut serta membangun bangsa dan negara.

Setidaknya, media online tidak menjadi masalah, utamanya dalam pemanfaatan media online yang tumbuh subur dan terus meningkat jumlahnya di tanah air kita. Dari catatan sementara Atlantika Institut Nusantara yang tengah melakukan penelitian terhadap media online di Indonesia, setidaknya sudah hampir mencapai 32 ribu lebih jumlahnya, meski tidak sedikit diantaranya mati tenggelam digilas oleh jaman milineal yang semakin kuat membuat arus persaingan yang deras dan keras.

Karena itu, pemerintah — padat maupun daerah — tidak saja harus dan wajib memberi perhatian — bantuan dan pembinasn pada keberadaan media online di Indonesia — tapi jugs sangat berkepentingan untuk mendayagunakannya sebagai potensi anak bangsa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang relatif tidak mampu memenuhi lapangan kerja yang bisa disediakan bagi angkatan kerja.

Kecuali itu, upaya pembinaan yang baik pada insan pers online dapat menekan pemberitaan hoax. Keculasan dan kenyinyiran yang tidak perlu bertebaran lair menyesali media sosial yang ada. Muli dari facebooks, whatsapp, twiter dan sebagainya yang semakin gandrung digunakan oleh berbagai kalangan.

Pembinaan dan bantuan terhadap media online tidak cuma menjadi alternatif jawab terhadap surutnya media maenstrem dalam mengemban fungsi dan peranannya sebagai kontrol sosial bahkan untuk ikut memberitakan secara lebih meluas program maupun hasil pembangunan agar kesalahpahaman tidak sampai bersilangan dalam masyarakat.

Upaya pembinaan — pelatihan maupun pendidikan hingga pada tataran ideologis pun dapat dilakukan oleh pemerintah — pusat maupun pemerintah daerah — berikut lembaga atau organisasi masyarakat untuk memaksimalkan fungsi dan peranan media sosial untuk ikut membangun bangsa dan negara dalam arti luas.

Kepentingan pemerintah — daerah maupun pusat — serta pihak swasta patut ikut memaksimalkan peran dan fungsi media sosial, sehingga mampu memberi nilai tambah, tak hanya pemberdayaan sumber daya manusia, tetapi juga untuk mencegah berkembangnya mustan nilai-nilai yang negatif serta dapat memberi nilai tambah bagi banyak pihak.

Jika media sosial dapat dibina menjadi bagian dari sarana untuk mencerdaskan anak bangsa serta berperan sebagai kontrol sosial dan menjadi sarana informasi, komunikasi dan publikasi yang positif (produktif) bagi pemerintah dan pihak swasta yang mampu dan mau membangun kemitraan dengan media sosial yang ada, tidak mustahil keberadaan media sosial akan memberi lebih banyak manfaat untuk kemaslahatan ummat.

Dalam upaya arahan dan pembinaan bagi media sosial yang terus bertumbuh di Indonesia sampai hari ini, toh belum banyak — kalau tidak bisa dikatakan belum ada — yang bersinergi secara baik dan sehat dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial termasuk pihak swasta. Baik untuk perusahaan miliki pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang penting dalam konstruksi jalinan dari kemitraan yang dibangun itu, tetap dalam kesetaraan dan tetap memiliki peran sebagai penyeimbang untuk ikut memberi masukan serta kritik yang membangun sifatnya. Sebab media sosial yang cuma dimanfaatkan untuk melakukan pembenaran atau pembelaan semata bagi instansi atau lembaga yang menjalin kemitraan dengan media sosial justru tidak akan memperoleh manfaat yang maksimal.

Karena budaya kritik yang membangun pun merupakan bagian dari target kemitraan yang mesra antara media sosial dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta.

Menteng, 27 Februari 2023