Prof Zudan Lapor ke Menko Prof Mahfud, Kebut Penyelesaian 5 PLBN Baru*

JAKARTA – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh ‘sowan’ ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (31/3/2023).

Menko Mahfud MD menjelaskan bahwa, sangat mendukung upaya penuh kelanjutan pembangunan kawasan perbatasan yang kini menjadi tantangan besar dalam jabatan baru yang diembannya. Ia meminta Zudan membagikan pengalaman untuk mendorong citra BNPP bertambah positif.

“Pak Zudan punya pengalaman yang baik selama 8 tahun untuk mengangkat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seperti saat ini. Saya yakin sepenuhnya dengan kemampuan dan pengalaman untuk menaikan citra positif BNPP menjadi semakin dikenal di masyarakat,” jelas Menko Mahfud MD.

Dalam pertemuan tersebut, Zudan mendiskusikan strategi kelanjutan pembangunan wilayah perbatasan, yang dirumuskan menjadi salah satu fokus program Nawacita Presiden Jokowi. Yakni, prase membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Zudan mendiskusikan kepada Menko Mahfud MD terkait beberapa substansi tentang kelanjutan program BNPP dalam upaya memajukan kawasan perbatasan.

“Salah satu hal yang dibicarakan adalah soal percepatan pemenuhan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” jelas Zudan.

Zudan menerangkan saat ini, 5 PLBN akan segera diresmikan di wilayah perbatasan Indonesia. 5 PLBN itu akan menambah ‘pagar hidup’ perbatasan wilayah negara Indonesia yang saat ini formasinya sudah beroperasi 8 PLBN.

Kelima PLBN yang segera diresmikan tersebut adalah, PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri); PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

“Selain itu PLBN Napan di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PLBN Yatetkeun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan,” tambahnya.

Substansi lainnya, lanjut Zudan, yang dilaporkan kepada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah mengenai rencana Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan pelaksanan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) yang seyogyanya akan dilaksanakan pada 30-31 Mei 2023.

Dalam audiensi BNPP ke kantor Menkopolhukam Mahfud MD, Zudan juga didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan dan Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat (Karo KUH) BNPP, Indra Purnama.

*(HUMAS BNPP)*