RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO, KAMIS, 25 MEI 2023

1. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan Indonesia berada di peringkat kelima dunia untuk sektor pertanian. Namun, masih banyak petani yang belum sejahtera dan masih banyak permasalahan yang hingga saat ini dihadapi oleh para petani dan masih belum ada solusi. Mulai dari persoalan mengenai harga gabah yang tidak berpihak kepada petani hingga impor pangan, seperti beras, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan bersama Asosiasi Komoditas Pertanian, mengevaluasi kesejahteraan, kinerja, dan seluruh aspek terkait sektor pertanian di Indonesia, dan mengklasifikasi masalah-masalah yang ada di sektor pertanian agar dapat ditentukan titik temu dan jalan keluar yang tepat untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia dan menyejahterakan petani lokal.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan berkoordinasi dengan stakeholders terkait dan Asosiasi Komoditas Pertanian, untuk melakukan inovasi di sektor pertanian, agar sektor pertanian terus dapat maju, berkembang, dan memiliki daya tarik, utamanya bagi generasi muda, sehingga dapat terus dilakukan pengembangan-pengembangan di sektor pertanian yang dapat menyejahterakan petani.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan bersama Asosiasi Komoditas Pertanian untuk dapat menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan sektor pertanian di Indonesia, diiringi dengan upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia/SDM terkait, utamanya petani, baik melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan bagi petani, sehingga kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dapat dilakukan secara maksimal oleh petani yang juga berkualitas.

D. Mengingatkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian nasional, termasuk pada saat akibat krisis akibat pandemi covid 19, dan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga mengurangi pengangguran pada usia produktif. Oleh karena itu, MPR meminta pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dan berkolaborasi dalam upaya memajukan sektor pertanian, serta mengatasi semua persoalan yang tengah dihadapi para petani, dikarenakan sektor pertanian dapat menjadi pondasi utama dalam mendorong pembangunan Indonesia.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, menentukan target peningkatan kesejahteraan petani tiap tahunnya, agar dapat dilakukan upaya dan strategi yang tepat agar tujuan menyejahterakan petani bisa tercapai secara maksimal.

F. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan berdiskusi bersama Asosiasi Komoditas Pertanian, dalam meningkatkan produksi komoditas pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar meminimalisir impor.

2. Kasus mafia tanah masih kerap terjadi. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara dengan kerugian Rp 1,8 triliun. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta aparat keamanan memastikan pelaku mafia tanah tersebut diberantas hingga ke akarnya, dan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN, meningkatkan pengawasan untuk mencegah adanya mafia-mafia tanah, dan melakukan upaya mitigasi guna mengatasi oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, memahami modus-modus dan mempelajari celah masuknya oknum mafia tanah, agar aksi yang dilakukan oleh para mafia tanah dapat dicegah sejak awal dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, memaksimalkan pemberian sertifikasi tanah, agar seluruh tanah yang ada di Indonesia bisa didaftarkan, serta mengatur hak kekuasaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Argaria.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, mengoptimalkan Satuan Tugas/Satgas mafia tanah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan bekerja, dan mengimplementasikan sejumlah strategi untuk memberantas praktik mafia tanah, diantaranya menjalankan pelayanan elektronik hak tanggungan, layanan elektronik enformasi pertanahan untuk zona nilai tanah (ZNT) serta surat keterangan pendaftaran tanah (SPKT) dan pengecekan sertipikat, serta modernisasi layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah.

3. Bareskrim Polri menemukan indikasi aliran dana narkoba yang diduga digunakan dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024, buntut dari penangkapan yang sebelumnya dilakukan terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Polri bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, agar dapat diketahui pihak-pihak lain yang terlibat sehingga dapat diusut tuntas dan diproses secara hukum.

B. Meminta Polri untuk menjadikan salah satu temuan indikasi aliran dana narkoba ini sebagai fokus utama dalam upaya penindakan sumber-sumber ilegal untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2024. Disamping, meminta aparat penegak hukum untuk nantinya dapat merinci secara detail dan transparan, baik jumlah maupun pihak-pihak yang ikut terlibat dalam aliran dana narkoba tersebut.

C. Meminta Polri, KPU dan Bawaslu agar meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK yang memiliki peran strategis dalam melacak setiap aliran dana khususnya dana kampanye, dari hulu hingga hilir. Upaya ini diperlukan untuk mengawal akuntabilitas dana kampanye yang rentan dari kegiatan ilegal, praktik penyelewengan hingga korupsi.

D. Meminta komitmen pemerintah, pihak-pihak penyelenggara Pemilu hingga parpol untuk bersama menciptakan pemilu yang bersih yang sejalan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dan terpenting, terbebas dari proses pembiayaan politik yang ilegal, yang akan mencederai pemilu.

Terimakasih.