RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO

1. Kasus Dokter Mawartih Susanty biasa dipanggil Mawar, dokter spesialis paru di Nabire, Papua, yang meninggal di rumah dinasnya dan menyita banyak perhatian publik. Pasalnya, ditemukan kejanggalan seperti adanya tindakan kekerasan. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya tenaga kesehatan saat bertugas. MPR pun mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan mendalami penyebab kematian dokter Mawar guna mengetahui secara jelas apakah adanya unsur kriminalitas yang dialaminya.

B. Meminta Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengevaluasi sistem penempatan tenaga kesehatan yang disebar di seluruh wilayah, khususnya penempatan nakes di daerah-daerah terpencil agar jaminan keamanan dan keselamatannya dapat lebih ditingkatkan dan diutamakan.

C. Meminta, agar kasus gugurnya tenaga kesehatan seperti ini tidak terjadi kembali. Oleh karenanya Kementerian terkait, IDI dan aparat keamanan harus benar-benar memberikan perlindungan serta menjamin keamanan dan keselamatan para dokter khususnya yang bertugas di daerah terpencil atau daerah konflik, seperti Papua.

D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes agar memberikan prioritas utama dan secara serius memberikan perhatian penuh terhadap seluruh tenaga kesehatan yang bertugas, khususnya tenaga kesehatan yang sudah berdedikasi tinggi melayani kesehatan masyarakat utamanya di wilayah rawan konflik.

2. Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 20 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal per Maret 2023 dan 85 pinjol ilegal pada bulan sebelumnya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama aparat Kepolisian untuk segera mengungkap dan sekaligus memberi sanksi tegas terhadap keberadaan pinjol ilegal tersebut, serta meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menutup laman pinjol ilegal guna mencegah adanya korban penipuan dari pinjol ilegal.

B. Mengingatkan masyarakat luas untuk bersikap secara bijak dalam melakukan pinjaman online, dan sebelumnya secara teliti mengecek perizinan pinjol dari OJK guna mengetahui legalitas serta mencegah timbulnya kerugian.

C. Mengimbau masyarakat untuk peduli dan tidak ragu melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui atau mendapati adanya korban pinjol ilegal, sehingga dengan adanya laporan tersebut pihak terkait dan aparat dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan menindak tegas oknum pinjol ilegal sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

D. Meminta OJK untuk lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pengaduan online yang disediakan, sebagai sarana pengaduan untuk melaporkan apabila adanya korban pinjol ilegal.

3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk tahun lapor 2022 masih berlangsung hingga 31 Maret 2023. Diketahui, akumulasi harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan kepada KPK di tahun 2022 untuk tahun lapor 2021 mencapai Rp609,35 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp567,4 triliun. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepada KPK untuk terus mengingatkan dan mengajak para penyelenggara negara untuk disiplin menyampaikan LHKPN sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan penyelenggara negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan juga menunjukkan bahwa penyelenggara negara menjunjung tinggi nilai anti korupsi.

B. Meminta KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelacakan aset terhadap laporan hasil pemeriksaan jika terdapat indikasi mencurigakan, dan harus diteruskan ke tahap penindakan, dikarenakan hingga saat ini, belum semua harta yang disampaikan wajib lapor sesuai dengan kenyataan atau realita harta yang dimiliki.

C. Meminta seluruh pimpinan kementerian atau lembaga untuk menegakkan kedisiplinan bagi seluruh pejabat atau penyelenggara, misalnya dengan membuat surat pernyataan kesediaan diberhentikan dari jabatannya dan disita hartanya oleh negara bagi pejabat yang melaporkan LHKPN dengan tidak jujur, guna memastikan para penyelenggara negara menyampaikan LHKPN secara jujur dan tidak ada data yang disembunyikan.

D. Meminta KPK membangun dan menyusun sistem dalam memeriksa LHKPN sebagai dasar untuk menindak apabila ada laporan LHKPN yang mencurigakan, seperti jumlah harta yang tidak sesuai profil, jika terbukti adanya kebohongan, maka dapat diberikan sanksi, termasuk bagi para penyelenggara negara yang tidak lapor atau yang tidak memberikan laporan secara jujur, sesuai hukum positif yang berlaku.

4. Indonesia dan India mengajak dunia untuk memperkuat jembatan kerja sama dan kemitraan antarnegara di tengah tantangan konflik geopolitik. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung penguatan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, seperti yang dilakukan antara Indonesia dengan India, mengingat penguatan hubungan diplomasi di berbagai sektor di tengah tantangan dan dampak dari konflik geopolitik saat ini, menjadi kunci utama untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Menyampaikan kepada pemerintah Indonesia pentingnya untuk membangun ketahanan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada inklusivitas serta membentuk kesepakatan perdagangan multilateral dan bilateral, di tengah upaya pemulihan diri dari pandemi covid-19 dan di tengah dunia menghadapi konflik geopolitik yang telah menciptakan krisis energi dan pangan global, inflasi, dan perlambatan ekonomi.

C. Meminta pemerintah Indonesia, dari kerjasama internasional dengan India tersebut, diharapkan dapat mengatasi dan memberikan solusi terbaik dari sejumlah permasalahan yang terkait dengan perekonomian nasional, seperti masalah pembatasan perdagangan, hambatan penyebaran teknologi, pembatasan lintas sektor yang memicu berkurangnya aliran modal, dan penurunan kerja sama internasional.

D. Mendukung kerjasama pemerintah Indonesia dan India dalam memperluas pasar ekspor dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

E. Meminta pemerintah Indonesia melihat potensi India yang merupakan mitra penting dan strategis Indonesia yang unggul dalam hal teknologi informasi dan farmasi, sehingga dapat dilakukan penguatan kerja sama perdagangan dan investasi yang bersimbiosismutualisme antara Indonesia dengan India di sektor unggulan tersebut.

F. Meminta dan mendukung pemerintah Indonesia untuk terus menjalin kerjasama atau meningkatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, dengan melihat potensi dan keunggulan dari masing-masing negara, agar dapat dilakukan penguatan kerjasama di berbagai sektor yang turut meningkatkan perekonomian nasional.

Terimakasih.