SIAPKAN ANGGARAN 774 MILIAR DITJEN HUBDAT SIAP DUKUNG SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS DI TAHUN 2023

JAKARTA (07/02) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan anggaran sebanyak Rp774Miliar untuk anggaran subsidi keperintisan di lingkup transportasi Darat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh pada Selasa (07/02) dalam acara Media Briefing di Kementerian Perhubungan.

Ia menerangkan bahwa ada 3 jenis layanan keperintisan di Perhubungan Darat yaitu angkutan jalan, angkutan barang, dan penyeberangan. “Kita ingin dengan adanya angkutan perintis menjadi Indonesia-sentris sehingga tidak lagi Jawa-sentris. Inilah kenapa angkutan perintis perlu ada karena kita berupaya wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3 TP) harus dihubungkan sehingga terjangkau. Di 4 tahun terakhir (2020-2023) ada korelasi antara anggaran terhadap kondisi pandemi. Saat ini di mana kondisi sudah longgar sehingga tahun ini ada kenaikan anggaran 31% dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 774 Miliar. Adapun rinciannya yaitu angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Rp583 Miliar, Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp177,4 Miliar, dan Angkutan Barang Perintis sebesar Rp13,5 Miliar,” kata Amirulloh.

Pada Tahun Anggaran 2023 ini subsidi keperintisan angkutan jalan ada pada 327 trayek dan subsidi angkutan barang ada di 6 lintasan, sementara untuk subsidi perintis penyeberangan ada di 274 lintas.

“Ada 6 hal yang menjadi prioritas kami dalam pengembangan angkutan jalan perintis yaitu perbatasan negara atau daerah terluar, daerah pendidikan nasional, daerah pasca bencana, daerah terisolir atau belum berkembang, kawasan transmigrasi, dan integrasi dengan moda angkutan perintis lainnya. Kami memang dengan tol laut sudah coba mengintegrasikan hal ini sehingga ke depannya harga manfaat dari tol laut yang sudah ada dapat lebih maksimal,” lanjutnya lagi.

Amirulloh menambahkan, bahwa jaringan trayek terus tumbuh. “214 Trayek dari Total Trayek yang dilayani oleh Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023 atau sekitar 65%, merupakan daerah asal – tujuan dan lintasan daerah (3TP),” ujarnya.

Ia menjelaskan jika Ditjen Hubdat juga terus berusaha dan mendorong bagaimana angkutan perintis bertumbuh menjadi komersil.

“Kalau daerah itu bisa menjadi komersil maka secara ekonomis itu sudah mulai menjadi daerah berkembang. Sejak tahun 2020, ada 10 trayek angkutan jalan perintis yang menjadi komersil. Di peta keperintisan yang terlihat ada di seluruh provinsi, kita ada di seluruh Indonesia,” katanya.

Tak jauh berbeda dengan angkutan jalan perintis, angkutan barang perintis juga hadir di wilayah-wilayah 3TP yang sangat membutuhkan sarana transportasi bagi barang kebutuhan masyarakat seperti di Ti0anjung Selor, Timika, Natuna, Merauke, dan Banda Aceh.

“Angkutan barang perintis hadir di daerah- daerah yang terintegrasi dengan tol laut karena itu hadir di pelabuhan yang ada rute tol lautnya. Dari evaluasi kami, selain disparitas harga yang mulai berkurang bahwa ada harga yang mulai turun dengan kehadiran pelayanan ini,” urai Amirulloh.

Di sisi lain, untuk angkutan penyeberangan perintis, kita sudah ada konsep Sabuk di mana perintis merupakan bagian dari Sabuk Penyeberangan. Dalam 5 tahun terakhir, total lintas penyeberangan perintis yang dikomersilkan sebanyak 24 lintas. Salah satu kriteria angkutan penyeberangan perintis yang dijadikan komersil jika _load factor_ nya melebihi 60%.

Dalam paparannya tersebut, Amirulloh menyampaikan bahwa salah satu peran keperintisan angkutan penyeberangan antara lain menghubungkan daerah 3TP dengan daerah yang sudah maju, meningkatkan perekonomian daerah, menjaga tingkat inflasi, dan pemerataan pembangunan. “Salah satu manfaatnya, pada saat kapal docking dan tidak beroperasi karena cuaca buruk maka di daerah tersebut inflasi naik 2,5%. Karena pasokan bahan pokok tidak dapat diangkut,” jabarnya.

Hadir juga dalam acara tersebut yakni Direktur Angkutan Jalan Suharto, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Junaidi, serta pengamat transportasi, Djoko Setijowarno. (HS/PTR/EI)

———
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Endy Irawan