*Terima Pengurus Alumni Doktor Hukum Unpad, Ketua MPR RI Bamsoet Didapuk Jadi Ketua Dewan Pembina* *JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang juga alumni program Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, diminta menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad (PADIH Unpad). Keberadaan PADIH Unpad merupakan wadah yang memfasilitasi para alumni doktor ilmu hukum agar dapat berbagi pengetahuan dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia, dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran merupakan salah satu program doktor ilmu hukum yang terbaik di Indonesia. Berdasarkan QS World University Rankings 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran masuk ke dalam 5 besar terbaik Program Studi Hukum di Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum pada Program Doktor Universitas Padjadjaran juga memperoleh peringkat akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku sejak 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2025. “Unpad telah melahirkan banyak alumni yang memiliki peran penting pada level nasional maupun internasional, dan terus memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia. Karena itu, PADIH Unpad hadir untuk mewadahi keinginan para alumni program Doktor untuk saling bersilaturahmi, bercengkrama, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ilmu hukum dan praktiknya di Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PADIH Unpad, di Jakarta, Rabu (1/3/23). Para pengurus PADIH Unpad yang hadir antara lain, Ketua Umum Rildo Ananda Anwar, Wakil Ketua Ahmad Muliadi dan Yuli Harsono, Sekretariat Ade Renaldi dan Fatahillah Ramli. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, misi PADIH Unpad antara lain, sebagai sarana silaturahmi dan lumbung Informasi alumni, sebagai laboratorium alumni dalam mengembangkan Intelektual, usaha dan jaringan, sebagai rumah aspirasi dan kontribusi aktif bagi kemajuan Unpad, sebagai rumah aspirasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, serta sebagai entitas perjuangan menjadikan Unpad sebagai perguruan tinggi negeri yang unggul tingkat nasional dan internasional. “PADIH Unpad mengusung nilai dasar organisasi, RESPECT. Yakni, responsibility (tanggung jawab), excellence (keunggulan), scientific rigor (ketelitian ilmiah), professionalism (sikap profesional), encouragement (semangat), creativity (kreativitas), dan trust (kepercayaan),” jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, PADIH UNPAD memiliki berbagai macam bidang keahlian. Diantaranya, perbankan dan keuangan, dan penyelesaian kredit bermasalah, bisnis dan korporasi, ketenagakerjaan dan imigrasi ketenagakerjaan, kepailitan dan likuidasi. “Ditambah asuransi dan reasuransi, hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, desain, hak paten serta teknologi informasi, litigasi perdata dan komersial, litigasi perusahaan, perselisihan ketenagakerjaan, pertanahan, perpajakan, praktek pajak dan perencanaan,” pungkas Bamsoet. (*)

Nasional|oleh

*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang

Kemendagri Gelar Desk Rakortekrenbang Untuk Dukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional JAKARTA – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah menginisiasi rangkaian Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023, di Ruang Flores B Hotel Borobudur Jakarta. Rakortekrenbang resmi dimulai pada hari Selasa (28/02/2023). Rakortekrenbang meliputi sejumlah sesi Desk. Secara teknis, Rakortekrenbang berlangsung selama 9 hari terhitung sejak 28 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta. “Lewat Rakortekrenbang Kemendagri terus berupaya mensinkronisasi indikator kinerja urusan pemerintahan pusat dan daerah, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan RKP 2024,” ungkap Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi, dalam sambutannya. Sebanyak 37 Desk Urusan dan 2 Desk Kewilayahan dari 38 Provinsi akan membahas satu per satu secara hybrid. Pembahasan substansi Urusan Pemerintahan Daerah akan mendudukan perwakilan Bappenas, perwakilan K/L teknis, dan Sub Direktorat Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam satu meja secara luring dan seluruh SKPD provinsi secara daring. Keseluruhan rangkaian acara Rakortekrenbang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan memastikan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik, serasi, selaras dan sinkron Berikut Jadwal Desk Urusan dan Desk Wilayah pelaksaan Rakortekrenbang 2023: Desk untuk Provinsi Sulsel dan Lampung segera dilaksanakan setelah acara pembukaan di hari Selasa, 28 Februari 2023. Rabu, 1 Maret 2023, akan dilaksanakan Desk untuk Provinsi Maluku, Kalbar, Jateng, dan Sumut. Kamis, 2 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Provinsi Maluku Utara, Sulbar, Sumbar, dan Jabar. Jumat, 3 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Provinsi Jambi, Jatim, Sulteng, dan NTB. Senin, 6 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Provinsi Sultra, NTT, Kepri, dan Bengkulu. Selasa, 7 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Provinsi Babel, Banten, Aceh, dan Sulut. Rabu, 8 Maret 2023, Desk untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akan dilaksanakan bersama, lalu dilanjutkan oleh Provinsi DIY, Kaltim, dan Sumsel. Kamis, 9 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Provinsi Bali, Gorontalo, Kaltara, lalu Desk Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan akan dilakukan bersama. Jumat, 10 Maret 2023, dilanjutkan Desk untuk Riau, DKI Jakarta, Kalsel, dan terakhir untuk Kalteng. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan Desk Kewilayahan, akan melibatkan perwakilan Bappenas dan Subdit Wilayah Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara luring dan perwakilan Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah secara daring. “Untuk Desk Kewilayahan Khusus DOB (Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) pada Desk Gabungan akan menjadi Observer, sedangkan untuk desk masing-masing daerah akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 secara Full Daring/Online,” jelas Teguh lebih lanjut.

Nasional|oleh

  JAKARTA – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah menginisiasi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.